Banyak Proyek Mangkrak di Mataram

Pengendara melintas di depan Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan pekan kemarin. Monumen ini adalah salah satu proyek yang belum bisa dimanfaatkan. Padahal Pemkot Mataram menghabiskan anggaran mencapai belasan miliar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan mengevaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2020 ini. Berbagai proyek strategis masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk mencegah timbulnya permasalahan proyek mangkrak perlu dihindari.

Beberapa catatan pekerjaan fisik tidak berlanjut yakni Monumen Mataram Metro. Proyek fisik yang berada di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru empat kali penganggaran ini belum juga bisa dimanfaatkan. Padahal, anggaran yang telah dihabiskan mencapai sekitar Rp 20 miliar.

Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram di Kompleks Perkantoran Lingkar Selatan, nyaris nasibnya sama. Dikerjakan mulai tahun 2017 lalu hingga kini proyek tersebut mangkrak. APBD yang telah terkuras sekitar Rp6 miliar.

Berikutnya, proyek Bale Budaya di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram. Dikerjakan tahun 2018 lalu, pekerjaan fisik tak berlanjut. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dua kali memberikan bantuan anggaran. Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kelurahan Pagutan Timur juga memiliki nasib serupa. Tiga kali dianggarkan namun pekerjaan belum rampung.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui akhir pekan kemarin tak memungkiri bahwa banyak proyek fisik tidak berlanjut alias mangkrak, karena keterbatasan anggaran. Pekerjaan fisik ini harus menjadi prioritas agar tidak meninggalkan persoalan. “Yang belum jadi harus jadi prioritas,” kata Mahmuddin.

Dia menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) terknis juga tidak menginginkan hal tersebut. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Selain itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) minim. Rata – rata kepala seksi enggan ditunjuk sebagai PPK. Alasannya tidak memiliki sertifikat atau menghindari berhadapan dengan aparat penegak hokum (APH). “Rata – rata kepala seksi ini ndak mau repot. Konsekuensi dilantik sebagai pejabat memang harus repot,” kritiknya.

Mahmuddin memberikan masukan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), agar ASN yang dilantik harus memiliki sertifikat sebagai PPK. Jika tidak demikian kata Mahmuddin, akan  merepotkan instansinya. Faktanya, Dinas Perdagangan harus meminjam pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jadi PPK. Padahal, syarat PPK tidak hanya lulusan teknik. (cem)