Banyak Potensi PAD di Pelabuhan Lembar Belum Dikelola

Pansus Raperda Perhubungan dan Komisi III DPRD Lobar saat kunjungan ke Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas, Rabu, 28 Juli 2021. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) dikritik tidak peka menangkap peluang potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor di Pelabuhan ASDP Lembar dan Pelindo III.  Bahkan pelaku jasa angkutan di Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas kebanyakan dari luar Lobar.

Hal ini terungkap ketika Pansus Raperda Perhubungan bersama Komisi III DPRD Lobar melakukan kunjungan ke Pelindo III Cabang Lembar. Anggota Komisi III dan Pansus yang turun, di antaranya Ketua Pansus Akhyar Rosidi, Sekretaris Pansus sekaligus Wakil Ketua Komisi III Hendra Hariyanto, dan anggota lainnya. Turut serta Kepala Dishub Lobar H. M. Najib dan jajarannya. Mereka diterima oleh General Manager (GM) Pelindo III Lembar Baharudin, GM PT ASDP M. Yasin, Kepala KSOP Pradigdo dan jajaran terkait.

Iklan

Dikonfirmasi usai pertemuan itu, Sekretaris Pansus DPRD Hendra Hariyanto mengkritisi pihak Pemkab yang tidak peka menangkap peluang potensi pendapatan. “Padahal kita dibukakan peluang besar oleh pihak Pelindo dan ASDP ini, tapi Pemkab tidak becus menangkap itu,” kritik politisi PKB ini.

Dari informasi yang diserap dari pihak pelabuhan, banyak sekali potensi yang bisa ditangkap. Tidak hanya dari parkir, namun depo peti kemas yang bisa mendongkrak PAD. Untuk Itu ia menekankan kepada Pemkab agar menangkap peluang ini. Paling tidak Pemkab hanya menyiapkan Rp15 miliar.

Namun pemasukan per tahun mencapai Rp1 miliar dari parkir saja, belum dari sektor lain seperti depo peti kemas. “Pemkab harus serius melihat peluang ini, daripada terbuang percuma,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Pansus, Akhyar Rosidi mengatakan seharusnya dari potensi besar yang ada di Pelabuhan Lembar menjadi harapan ke depannya. Seharusnya ini dimanfaatkan oleh pemkab. “Ini menjadi harapan besar ke depan,” ujarnya.

Lebih keras lagi disampaikan anggota Pansus, Abu Bakar Abdullah. Politisi Sekotong ini mempertanyakan apa yang diperoleh daerah dari dua pelabuhan besar di NTB itu. Apalagi kalau melihat jumlah perusahaan di Pelabuhan Lembar ada kurang lebih 80, akan tetapi kontribusi ke daerah tidak jelas. Dari sisi tenaga kerja saja, tidak banyak mengakomodir warga setempat.

Menjawab itu, Kepala Dishub Lobar H. M. Najib mengakui banyak potensi pendapatan di pelabuhan yang belum digarap. Namun demikian tahap awal, pihaknya sudah mengupayakan MoU pengelolaan parkir dengan pihak pelabuhan. Hanya saja itu batal, karena penanganan parkir dari pusat batal. Kalaupun dipaksakan parkir untuk dioperasikan, dikhawatirkan terjadi keluhan sopir. “Kami sudah berupaya mulai mengelola potensi di pelabuhan,” ujarnya.

Sementara itu, GM Pelindo III Lembar Baharudin mengaku potensi di pelabuhan belum digarap maksimal, seperti di sektor jasa angkutan saja, kebanyakan dari luar. “Banyak dari Lotim,” jelas dia.

Kepala KSOP Lembar Pradigdo mengatakan banyak peluang yang bisa dikelola Pemkab, seperti rest area. “Pemkab juga bisa menyiapkan lahan untuk pembangkit depo peti kemas, itu besar pendapatan,” ujarnya. GM PT ASDP M. Yasin menambahkan pemkab perlu memaksimalkan potensi di pelabuhan. Tidak hanya untuk pendapatan daerah. Namun untuk konektivitas angkutan. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional