Banyak Peserta Didik di KLU Tak Bisa Masuk Dapodik

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu dan Bunda PAUD Hj. Galuh Djohan Sjamsu membuka bimtek PAUD HI, Selasa, 5 Oktober 2021. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Peserta didik Pendidikan Sekolah Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilaporkan banyak yang tak bisa masuk Dapodik (daftar pokok pendidikan). Kendati anak-anak tersebut memperoleh hak belajar dari lembaga PAUD, ketiadaan namanya di Dapodik menyebabkan kuota BOP (Bantuan Operasional Pendidikan – PAUD) tidak masuk ke lembaga penyelenggara.

Hal itu terungkap saat terselenggaranya Bimbingan Teknis (Bimtek) PAUD Holistik Integratif (HI) di Villa Sunset Spring Beach, Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Selasa, 5 Oktober 2021. Pada pertemuan itu, banyak pengelola lembaga PAUD “melaporkan” hal serupa.

Iklan

Pembina PAUD Kasih Bunda, Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Rauhuni, misalnya, mengungkap 3 orang peserta didiknya tak masuk data Dapodik. Pasalnya, peserta didik tersebut tak melampirkan dokumen adminduk lengkap, di mana KK dan akta tidak mencantumkan nama ayah dari anak tersebut.

“Dari 3 orang, ada 2 orang yang punya akta dan KK. Tapi karena di dokumen itu tidak tertera nama Ayah, sehingga kami kesulitan melaporkannya ke Dapodik. Tapi mereka tetap kami berikan hak pendidikan sebagai modal masa depannya kelak,” ucap Rauhuni.

Pada kasus sosial masyarakat Lombok Utara, anak-anak yang kurang mendapat “perhatian” dokumen adminduk diduga cukup banyak. Persoalan ini muncul karena dugaan nikah siri, atau poligami. Kemungkinannya banyak orang tua/ayah, tidak mengurus adminduk sebagai syarat pendidikan anak-anaknya. Diharapkan, Pemerintah KLU berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk meneruskan ke pusat agar ada kelonggaran dalam pemberlakuan Dapodik sebagai syarat BOP. Setidaknya, BOP anak dicatat berdasarkan bukti fisik bahwa benar anak tersebut sekolah dan menjadi peserta didik salah satu PAUD.

Untuk PAUD Kasih Bunda sendiri, saat ini memperoleh dana BOP 53 orang – sesuai kuota usulan tahun 2019 lalu. Tiap orang anak memperoleh pagu BOP senilai Rp 600 ribu yang dikelola oleh lembaga.

Sementara tambahan 12 orang anak pada tahun 2021 ini, belum masuk data BOP. Pasalnya, usulan nama peserta didik berlaku pada tahun pertama tercatat sebagai peserta didik yakni mulai bulan Juni 2020.

“Bagi kami di lembaga PAUD, kami tidak membedakan apakah anak punya dokumen lengkap atau tidak. Yang penting mereka punya kemauan belajar, kami ajarkan dengan senang hati,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Rusli Hamdi, M.M., tak menyangkal. Jauh hari sebelum menjabat, ia pernah mendapat informasi fenomena peserta didik PAUD yang tak masuk Dapodik.

“Kejadian peserta didik ini saya jumpai di satu sekolah, letaknya sekolahnya juga di pedalaman. Ternyata masyarakat kita sudah mengenal nikah siri, dan sadar dampak dokumen terhadap anak,” katanya.

Terlepas dari situasi di masyarakat, Rusli mengaku akan menginventaris seluruh peserta didik PAUD di luar Dapodik. Diyakini, hal serupa juga terjadi di daerah lain, bahkan di seluruh Indonesia. Sehingga baginya, persoalan ini sudah selayaknya menjadi masalah pusat yang harus disikapi oleh kementerian.

“Kita di Kabupaten tentu akan menyampaikan laporan secara tahunan. Kita tidak ingin, tidak ada adminduk menjadi sandungan anak-anak kita untuk belajar. Adminduk wewenang OPD lain, urusan kita adalah memastikan belajar anak tidak terganggu,’’ ujarnya.

Sejalan dengan masalah itu pula, Dinas Dikpora KLU sudah lama mencanangkan PAUD Holistik Integratif. Artinya, penyelenggaraan PAUD yang keterkaitan dengan semua aspek hak dan kebutuhan anak. Seperti hak pendidikan agama dan umum, hak kesehatan, hak adminduk dan hak-hak anak yang lain.

“Hak anak untuk pendidikan adalah wajib. Maka, kami mengimbau lembaga PAUD tidak mengabaikan peserta didik, karena latar belakang status orang tua,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati KLU pada pembukaan Bimtek PAUD HI, mengapresiasi bimtek yang bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Ia meyakini, jika semua PAUD bergerak, maka akan tercipta pondasi generasi milenial yang produktif, kreatif dan inovatif untuk membangun bangsa dan negara.

“Saya mengharapkan peran aktif seluruh kita semua  untuk menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak dalam hal pendidikan, kesehatan, pengasuhan serta pelindungan dan kesejahteraan,” harapnya. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional