Banyak Penerima Ganda, Penyaluran Bantuan Sosial di Lobar Disorot KPK

Zaenal Mutaqin (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan penerima bantuan yang tak tepat sasaran dan ganda di Lombok Barat (Lobar) membengkak menjadi 3.000 ribu jiwa lebih. Sebelumnya hasil data dari desa terdapat 2.000 ribu jiwa lebih yang ganda. Banyaknya data penerima bantuan ganda di Lobar menjadi sorotan KPK saat rapat melalui telekonferensi beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lobar, Zaenal Mutaqin akhir pekan kemarin, mejelaskan, tim Kementerian Sosial (Kemensos) sudah turun ke Lobar terkait hal ini. Pihaknya pun sudah meminta kepada Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini.

Iklan

Saat ini, ujarnya, data-data yang diajukan Dinas Sosial dalam proses penghitungan balik oleh tim Kemensos. Bahkan, surat usulan penghapusan data ini pun sudah diterima dan ada di meja direktorat jenderal yang menangani masalah ini.

Penerima bantuan yang bermasalah, ujarnya, adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Penerima bantuan BST ini banyak yang ganda dengan PKH regular dan BPNT sembako tambahan data atau perluasan. Data ini diajukan untuk diganti ke pusat, namun belum ada jawaban dan tindaklanjut. Saat ini, kesempatan memperbaiki data oleh desa yang bersumber dari tujuh sumber, seperti BST, JPS, PKH reguler, PKH perluasan, BPNT supaya ke depan kalau ada bantuan tidak ribut atau bermasalah lagi soal data bermasalah.

Untuk BST lobar sebanyak 31 ribu lebih. Dari jumlah inilah terdapat 3 ribu jiwa ditemukan ganda. “Kami sudah usulkan penggantian ke pusat, tapi belum ada jawabannya,” imbuh dia.
Data penerima bantuan bermasalah ini pun berpotensi akan bertambah, karena itu desa diharapkan melakukan verifikasi dan validasi data DTKS. Hanya saja persoalannya, pihaknya belum diberikan data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyangkut penerima bantuan BLT DD sebanyak 26 ribu jiwa. Padahal data ini harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa, karena data ini merupakan non DTKS.

Apalagi lanjut dia, sesuai dengan SE KPK Bahwa data bermasalah yang menyangkut bantuan Covid-19 harus diperbaiki. “Karena saat video conference dengan KPK, masalah data penerima bermasalah jadi atensi dan sorotan KPK,” tegas dia. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional