Banyak Penduduk Miskin Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak BPJS Kesehatan sepertinya enggan disalah terkait banyaknya warga miskin di Lombok Barat (Lobar) yang belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, PBI masih mengacu data PPLS 2011. Selain itu, BPJS berdalih upaya telah maksimal dilakukan baik dengan membuka tempat pendaftaran JKN ditempatkan di masing-masing kecamatan dan mobile pelayanan JKN. Disisi lain persoalannya, kebanyakan warga yang masuk BPJS mandiri secara terpaksa, sebab mereka tidak mampu membayar premi per bulan.

Terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah ada kesepakatan bersama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) untuk penambahan PBI APBD. “Soal data masyarakat miskin tak mampu tak memperoleh JKN itu di Disos bukan di BPJS,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lobar I Wayan Sumarjana, Senin, 23 April 2018.

Iklan

Berdasarkan datanya, jumlah warga yang menerima bantuan PBI APBN sebanyak 369.447, penerima PBI APBD provinsi sebanyak 5.552 dan APBD Lobar sebanyak 7. 875 orang, sehingga total warga yang menjadi peserta JKN 466.155 orang atau 65,9 persen lebih.

Terkait kejanggalan jumlah penerima bantuan JKN melebihi hampir tiga kali lipat dibanding jumlah pendukung miskin di Lobar, menurut Wayan terkait hal ini ranah di Dinas Sosial (Disos), sebab pihak BPJS siap memberikan pelayanan sepanjang Pemda mau menanggung biaya membayarkan premi warga miskin.

Menyoal warga miskin yang belum banyak menerima JKN, sejauh ini jelasnya banyak warga yang nunggak premi sebanyak 30 ribu warga. Mereka ini, jelasnya, terkesan dipaksakan masuk menjadi peserta BPJS Mandiri, Sebab setelah mendapat pelayanan mereka tidak bisa membayar premi. Kaitan dengan tambahan usulan PBI APBN, maka Disos mengusulkan ke Kemensos, lalu Kemensos ke Kemenkes baru ke BPJS. Sedangkan untuk PBI APBD, maka Disos koordinasi dengan Dikes baru ke BPJS. Terkait rencana usulan tambahan JKN sejauh ini pihaknya belum tahu.

Dalam kesempatan itu pihak BPJS juga mengklarifikasi tunggakan jasa klaim yang belum dibayarkan di RSUD Tripat Gerung senilai Rp1,3 miliar lebih. “Tunggakannya bukan sejak tahun lalu. Tapi terhitung sejak Januari tahun 2018, itu sudah dibayar,” klaimnya. Pihak RSUD, jelasnya, mengusulkan untuk pembayaran klaim pada bulan Maret untuk jasa klaim BPJS bulan Februari dan Maret.

Sementara itu Dirut RSUD Tripat Gerung drg H. Arbain Ishak menyatakan, terkait pembayaran tunggakan JKN yang dimaksud bukan tahun lalu, namun tahun 2018. Pembayaran jasa klaim BPJS tahun lalu sudah dibayar semua, sedangkan untuk untuk tahun ini pun sudah masuk. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here