Banyak Pekerja di Lobar Dirumahkan Tanpa Gaji

Asmuni Hadi

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus perselisihan hak pekerja dengan perusahaan di Lombok Barat (Lobar) meningkat semenjak pandemi covid-19. Kasus yang banyak diperselisihkan terkait upah atau gaji dan pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sejak terjadi pandemi Corona. Banyak diantara pekerja yang dirumahkan tersebut tak menerima gaji.

Hanya beberapa perusahaan besar yang bersedia menggaji karyawannya selama dirumahkan. Gaji merekapun dibayar hanya 30 persen dari total gaji yang diterima sebelumnya. Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Lobar, Asmuni Hadi  mengatakan, sejauh ini ada aduan sengketa ketenakerjaan sebanyak tujuh kasus. Namun semuanya sudah diselesaikan.

Iklan

“Kasus aduan ini memang ada peningkatan, karena kebanyakan akibat covid-19. Notabene perselisihan masalah hak, pesangon dan gaji,” jelas Asmuni. Dijelaskan, pekerja yang di-PHK sudah tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan, sehingga mereka tidak mendapatkan hak seperti pasangon dan gaji. Kecuali kata dia, pekerja yang dirumahkan bisa direkrut lagi ketika kondisi normal. Hal ini mengacu UU nomor 13, bahwa pekerja dirumahkan tidak diputus kontrak.

Pekerja yang dirumahkan ini sebenarnya wajib mendapatkan hak berupa gaji. Namun UU terkadang kalah dengan kesepakan antara pekerja dengan pihak perusahaan, yang penting pekerja tidak di-PHK, mereka siap tidak dibayar gajinya. “Hanya beberapa perusahaan yang memberikan gaji karyawan yang dirumahkan, tapi persentase 30 persen dibayar dari gaji. Sebagian besar tidak diberikan gaji,” jelas dia. Perumahan karyawan ini tak ada batas waktu. Yang jelas, mereka akan dipanggil setelah kondisi normal. Karenanya kata dia, kebijakan wacana kenormalan baru ini sangat ditunggu oleh para pekerja.

Sejauh ini belum ada pekerja yang dirumahkan dipanggil kembali untuk bekerja lagi. Sebab kondisi di kawasan Senggigi sepi pengunjung dan tamu. Kalaupun ada hanya terbatas kebanyakan tamu lokal saja. Hal ini tergantung pemerintah, apakah benar-benar menerapkan new normal, tempat wisata dibuka sesuai dengan protokol covid-19 dan membolehkan tamu luar masuk ke Lobar.

“Kalau saja Surat Edaran (SE) dikeluarkan untuk wisata dibuka, maka dengan sendirinya pihak perusahan memanggil karyawan yang dirumahkan,”ujar dia. Berdasarkan data Disnaker tercatat 1.562 orang di-PHK dan dirumahkan. Terdiri dari 1.437 dirumahkan dan PHK 125 orang. Dari jumlah ini 931 orang dari Lobar. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional