Banyak Pasien Miskin di Lobar Terbengkalai

Para aktivis dari yayasan Aksi Peduli Lombok saat dengar pendapat (hearing) di DPRD Lobar, Rabu, 30 Juni 2021.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Amburadulnya data jaminan kesehatan dan jaminan sosial masyarakat membuat sejumlah relawan kemanusiaan di Lombok Barat (Lobar) angkat bicara. Mulai dari pelayanan hingga verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Patuh Patut Patju ini dianggap masih belum optimal.

Merespon kondisi ini, puluhan relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Yayasan Aksi Peduli Lombok (APL) menyampaikan tuntutan mereka ke kantor DPRD Lobar, Rabu, 30 Juni 2021. “Kedatangan kita kali ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat miskin yang nyaris terlupakan oleh pemerintah, melalui hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan anggota legislatif,” ujar Hayatudin, Ketua Yayasan APL.

Iklan

Dijelaskan Hayat, isi dari tuntutan mereka merupakan hasil temuan yang terjadi di tengah masyarakat. Di mana dari tahun 2017, pihaknya mengaku telah banyak mengadvokasi persoalan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat di Lobar yang cukup memprihatinkan.

Di antaranya yakni tingginya jumlah pasien rumah sakit maupun puskesmas yang tidak memiliki biaya perawatan, sehingga memaksa mereka untuk mencari bantuan untuk biaya perawatan. Bahkan yang terparah terjadi pada beberapa pasien dengan penyakit berat yang harus kehilangan nyawa mereka karena tidak memiliki biaya perawatan.”Kita juga banyak menemukan pasien yang tidak berani ke rumah sakit karena tidak ada biaya, padahal dalam aturan itu kan disebutkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan dan sosial untuk masyarakat,” cetusnya.

Dikatakan, beberapa masyarakat juga belum bisa diakomodir oleh program Jamkesmas atau JKN. Kondisi ini disinyalir akibat kurang optimalnya pemerintah dalam menyajikan data masyarakat miskin, sehingga masyarakat yang dari keluarga baru atau pindahan luput dari daftar penerima jaminan kesehatan. “Belum lagi warga yang meninggal, kan bisa jadi kalau datanya tidak diverifikasi malah mereka masih ditanggung pemerintah jadinya,” sambungnya.

Tidak hanya itu, APL juga mendesak agar pemkab Lobar bisa menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB, karena dengan adanya kerjasama, warga lobar yang dirawat di RSUD NTB dapat menerima jaminan kesehatan.”Kita berharap apa yang menjadi tuntutan kita hari ini bisa diterima dan dijalankan oleh pemerintah lombok barat,” tutupnya.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj. Made Ambaryati menyebut pemerintah telah bekerja optimal. Hanya saja beberapa tuntutan yang di paparkan APL masih memiliki banyak kendala, mulai dari anggaran yang di refocusing hingga data masyarakat yang belum valid.

“Kita ini masih terkendala anggaran, dan jika melihat penduduk Lobar hanya kurang 22,8 persen dari total yang terakomodir  penduduk mempunyai Jamkesmas, akan tetapi sebanyak 35 ribu jiwa yang nunggak di kelas mandiri. Itu juga yang menjadi kendala,” terangnya. Belum lagi, warga Lobar yang bisa masuk di Jamkesda kurang dari 10 ribu jiwa, sementara pemda tidak bisa memasukan warga yang memiliki BPJS kelas mandiri yang berjumlah 35 ribu tersebut. “Inilah yang juga kita pikirkan, jangan-jangan warga ini juga termasuk yang disebutkan tidak menerima jaminan itu,” ucapnya.

Soal kerjasama RSUD NTB dengan Lobar dijelaskan Ambar, bahwa pihaknya terkendala biaya rumah sakit yang cukup mahal. Sebab, RSUDP meminta biaya Rp7,5 juta per jiwa, sementara pemkab lobar hanya memiliki Rp5 juta per jiwa.”Tahun depan kami rencanakan akan menaikkan anggaran tersebut menjadi Rp10 juta dan sekaligus menandatangani MoU dengan RSUDP,” tutupnya. (her)

Advertisement