Banyak Paket DAK di Sumbawa Belum Ditender

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Memasuki pertengahan April 2018 ini ternyata masih banyak paket proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa belum ditender. Dokumen paket tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total sebanyak 20 paket.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, Selasa, 17 April 2018 menyebutkan, tahun ini Kabupaten Sumbawa menargetkan tender proyek sebanyak 93 paket. Paket tersebut terdiri dari paket DAK, APBD, dan APBN.

Iklan

Saat ini, dari target, sebanyak 61 dokumen paket yang sudah dimasukkan ke LPBJP untuk diproses. Diantaranya 24 paket dokumen sudah ada pemenangnya dan 37 paket sedang dalam proses evaluasi. Pekan depan 37 paket yang terdiri dari paket jalan, jembatan, irigasi dan perpiaan tersebut sudah ada pemenangnya. Tersisa 32 paket yang dokumennya belum disampaikan.

“Sekarang ini tinggal 32 paket yang dokumennya sama sekali belum masuk ke kami. Terdiri dari 20 paket dari DAK dan 12 paket dari dana APBD dan APBN,” ujarnya.

Dipaparkannya, 20 paket DAK tersebut di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak 9 paket, Dinas Kesehatan (Dikes) 6 paket, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 3 paket, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 2 paket. Sedangkan untuk paket yang bersumber dari APBD yakni 4 paket di Dinas Perumahan Rakyat dan Komplek Pemukiman (PRKP) 4 paket, Bappeda 1 paket, Sekretariat Daerah 1 paket, Kantor Camat Sumbawa 1 paket, dan Bapenda 4 paket. Kemudian dari dana DBHCHT yakni 1 paket dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan dari dana APBN 2 paket di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).

Terhadap 32 paket tersebut, pihaknya meminta kepada para OPD untuk segera memasukkan dokumen paketnya ke LPBJP untuk diproses tender. Terutama paket dari DAK, karena memiliki aturan ketentuan waktu. Dalam hal ini tanggal 21 Juli paket DAK harus sudah ada kontrak.

“Rencananya minggu ini kami akan bersurat ke masing-masing OPD yang tadinya dokumennya belum masuk ke LPBJP. Pertama untuk mempercepat proses. Kedua kalau memang dokumen belum disampaikan ke kami permasalahannya apa. Kalau permasalahannya sudah tahu, maka kami akan bisa mendampingi untuk menyiapkan dokumen yang akan diserahkan,” tandas Malik.

Di sisi lain, Malik menghimbau kepada semua PPK khususnya untuk pengadaan barang dan jasa yang barangnya ada di daftar ekatalog, supaya dapat dibelanjakan dengan metode ekatalog. Jangan sampai nantinya barang tersedia di ekatalog, tetapi membelanjakannya dengan cara lain. Kalaupun sudah dibelanjakan dengan cara lain, maka harus mengikuti harga yang ada di ekatalog. “Jangan coba-coba menyimpang dari itu. Karena itu akan salah,” tegasnya. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here