Banyak Keluarga Miskin di Lobar Terancam Tak Dapat Bantuan

Operator di Kecamatan Sekotong tengah melakukan input DTKS, mereka lembur untuk menyelesaikan data tersebut. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Hasil penyandingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat, masih banyak dokumen kependudukan keluarga miskin yang bermasalah. Diantaranya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIK belum online serta dobel nama. Akibat NIK bermasalah ini, banyak penduduk miskin ini terancam tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial L Marta Jaya menegaskan keluarga yang tidak masuk DTKS dan BDT tentu tidak akan mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga akan menjadi beban pemda (APBD). Karena itulah kata dia, pihaknya bersama OPD terkait dalam hal ini Dukcapil berkoordinasi terus menerus untuk menyelesaikan data ini agar semuanya bisa masuk ke DTKS dan BDT. “Sebab kalau tidak masuk data, mereka tak bisa dapat bantuan dari pusat, otomatis itu menjadi beban daerah nantinya,” tegas dia.

Iklan

Plt Kepala Dukcapil Lobar, Abdul Manan mengatakan pihaknya diminta bantuan oleh OPD terkait untuk memadu-padankan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan DTKS. Dimana masing-masing untuk PBI JKN yang perlu ditelusuri sebanyak 13 ribu. Pihaknya baru bisa menemukan 6.565 sedangkan sisanya masih dicari dengan turun pencocokan dan penelitian (Coklit). Sedangkan untuk 92 ribu DTKS tersisa sekitar 675 keluarga. “Permasalahannya banyak yang tidak punya NIK dan NIK belum online, ada juga NIK ganda,’’ terangnya.

Diakui salah satu penyebabnya karena pelayanan tahun 2012 belum secara online. Pelayanannya dilakukan di kecamatan. Sehingga begitu dilakukan pelayanan online banyak ditemukan dobel nama. “Ini yang kami cari dengan coklit ke lapangan,” teragnya. Dalam proses coklit ini, pihaknya bekerjsama dengan operator desa dan kecamatan. Bagi daerah yang agak kesulitan melakukan penelusuran seperti di Sekotong, pihaknya langsung turun membantu. Timnya turun bersama operator aplikasi Siak ke kecamatan didampingi operator Dinsos. Mereka bekerja dengan menelusuri DTKS dari Dinsos.

Bagi warga yang ditemukan tidak punya dokumen kependudukan NIK langsung dibuatkan NIK oleh Dukcapil sesuai ketentuan. Dengan kesepakatan warga yang tak punya dokumen kependudukan dikumpulkan di satu tempat, lalu dilayani secara kolektif. Langkah ini,  jelas dia, dilakukan pada saat penyelesaian masalah bantuan gempa. Ditambah lagi, 92 ribu keluara yang tak masuk Basis Data Terpadu (BDT) (non DTKS).  Dari jumlah 92 ribu jiwa ini, tersisa sekitar 1.313 keluarga yang diserahkan oleh Dinsos ke Dukcapil untuk disandingkan dan ditelusuri dokumen kependudukannya. Setelah dilakukan penelusuran, persoalannya NIK ini tak terbaca aplikasi SIKNG, NIK sama tapi nama berbeda dan NIK belum terdaftar di Dikcapil. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional