Banyak Keluarga di Mataram Tak Punya Jamban

Ilustrasi jamban (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meski tinggal di kota, nyatanya masih banyak masyarakat Kota Mataram yang tidak memiliki jamban. Sanitasi ini merupakan bagian dari program 100:0:100 yang terancam tidak mencapai target.

‘’Untuk sanitasi ini, kita butuh tempat sebanyak 900 tempat,’’ kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjawab Suara NTB usai rapat kerja dengan Komisi III, Selasa, 18 Desember 2018.

Iklan

Sayangnya, lanjut Mahmuddin, dari 900 tempat dimaksud, Pemkot Mataram hanya mampu mengeksekusi kurang dari 50 persen atau 400 tempat. Persoalannya adalah, kekurangan lahan. ‘’Masyarakat ndak punya jamban. Mau dibangunkan, tapi ndak punya lahan. Ini menjadi persoalan. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak bersedia,’’ sesalnya.

Pemkot Mataram, kata Mahmuddin cukup dilema mengatasi persoalan kekurangan lahan ini. ‘’Nah ini yang sulit. Mau dibelikan, ndak ada lahan dijual di sekitar sana,’’ ungkapnya. Rata-rata, pemukiman masyarakat yang menjadi target program sanitasi ini, sangat padat penduduk. ‘’Akhirnya ndak bisa dibantu,’’ katanya. Demikian pula masyarakat yang menolak dengan beragam alasan.

Padahal, di sisi lain, pemerintah terus menggaungkan program BABS (bebas buang air besar sembarangan). Dengan masih adanya keluarga yang tidak memiliki jamban, praktik BABS diyakini masih terjadi. Untuk itu, Dinas PUPR mulai memikirkan tentang sanitasi komunal. Namun, pola komunal ini juga menimbulkan masalah. Terutama masalah pemeliharaan.

Masyarakat setempat yang telah diberikan fasilitas sanitasi komunal, ternyata tidak mau melakukan pemeliharaan. Sehingga selain menjadi jorok, tidak jarang berujung rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Ini, aku Mahmuddin, masih menjadi tugas berat pemerintah. Sementara itu, Ketua Komisi III, I Gede Wiska, SPt., mengatakan program 100:0:100 merupakan program pusat yang dibebankan kepada daerah.

Untuk pemukiman padat penduduk, ini memang menjadi kendala. ‘’Karena untuk mereka tidur saja kan masih sulit. Apalagi ditambah dengan sanitasi,’’ imbuhnya. Apalagi untuk membangun sanitasi ini, lahan yang dibutuhkan lumayan banyak. Menyiasati hal ini, Dinas PUPR diharapkan ada terobosan. ‘’Kalau tidak bisa dengan sanitasi setempat itu, mungkin bisa dengan sanitasi komunal,’’ sarannya.

Sanitasi komunal ini diyakini akan mengurasi kasus warga BAB di sungai. Sanitasi komunal ini, lanjut dia, membutuhkan perencanaan yang matang. Tidak saja pembuatannya tapi juga pemeliharaannya. Wiska tidak menampik bahwa pemeliharaan fasilitas bersama ini kerap menjadi persoalan di lapangan. ‘’Bagaimana untuk pembayaran air, listrik, pemberian insentif untuk merawat itu,’’ demikian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini. (fit)