Banyak Kartu Penerima BPNT Diduga Dipegang Oknum Kader

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, mengungkapkan praktik pegang pegang paksa kartu BPNT milik warga oleh oknum kader dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Disos Kota Mataram.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Dinas Sosial Kota Mataram dan Asisten II Setda Kota Mataram mengulik dugaan pegang paksa kartu warga penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., yang mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja, Kamis, 26 November 2020.

Nyayu bercerita, saat turun ke masyarakat, banyak mendapat aduan dari masyarakat yang notabene penerima BPNT. Mereka mengeluhkan kartu mereka ditahan oleh kader kelurahan. Menurut dia, kalau ditahannya kartu penerima BPNT ini dengan maksud untuk membantu dan mempermudah urusan masyarakat, sah-sah saja.

Namun yang menjadi persoalan, lanjut Nyayu, ada modus di balik pegang paksa kartu penerima BPNT tersebut. Oleh kader yang memegang paksa kartu BPNT milik warga sengaja mengarahkan warga mengambil bantuannya di warung-warung tertentu. ‘’Jadi warga itu mengeluh pangannya itu seperti kacang, buah itu kisut-kisut. Sedangkan di tempat lain, segar-segar,’’ ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini mengendus praktik curang yang dilakukan sejumlah oknum kader di Kota Mataram. ‘’Ya kalau yang lansia dibantu karena tidak tahu caranya, masih masuk akal. Tapi ini yang muda-muda juga dipegang sama kader kartunya,’’ sesalnya. Oleh karena itu, Nyayu meminta Dinas Sosial Kota Mataram menertibkan kader-kader yang menahan kartu BPNT milik warga.

Karena bagaimanapun, tegas Nyayu, kartu BPNT itu ibarat kartu ATM yang harus dipegang oleh pemiliknya.

Senada dengan Nyayu, Wakil Ketua Komisi IV juga membenarkan ada praktik penahanan kartu BPNT oleh oknum kader. ‘’Saya sampaikan kartu orang jangan ditahan karena itu hak orang, tapi kader beralasan, bahwa warga yang minta mereka memegang kartu itu,’’ demikian Muhtar.

Menanggapi hal itu, Kepala Disos Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati mengatakan, kalau memang ada praktik yang seperti itu, warga harus melapor langsung ke Disos. ‘’Apapun itu, kami akan catat dan kami tindaklanjuti. Tidak hanya keluhan BPNT, keluhan kesehatan dan lain-lain,’’ janjinya. (fit)