Banyak Kantor Desa Diklaim, DPRD Panggil OPD

Komisi I DPRD Lobar memanggil sejumlah OPD terkait untuk membahas sejumlah kantor desa yang diklaim perorangan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) diminta lebih serius lagi menyelesaikan persoalan aset daerah maupun desa yang tercecer lantaran belum memiliki bukti legalitas kepemilikan yang kuat. Sehingga rawan dicaplok. Bahkan saat ini terdapat sejumlah kantor desa di Lobar diklaim perorangan. Terkait persoalan aset kantor desa ini, pihak DPRD Lobar pun memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai penjelasannya.

Anggota Komisi I DPRD Lobar H. Jumahir mengatakan Komisi I sudah memanggil leading sector OPD terkait seperti BPKAD dan Dinas PMD membahas soal APBD Perubahan. Termasuk membahas persoalan aset, khususnya beberapa objek kantor desa yang saat ini diklaim perorangan.

Iklan

Dalam hal ini, Pemda Lobar harus serius menyelesaikan dokumen administrasi aset ini. Selain itu, perlu didukung oleh desa dan masyarakat. Di mana desa bisa mengerahkan masyarakat untuk mendukung pengamanan aset. Karena terbukti di beberapa tempat, di dengan kekuatan masyarakat aset tidak jadi diklaim.

Ia menyebut, sejauh ini ada sejumlah kantor desa yang rawan bahkan diklaim oleh perorangan. Seperti Kantor Desa Batulayar, Gunungsari, Beleke dan Kebon Ayu. Pihaknya menekankan agar Pemda Lobar lebih serius menyelesaikan kasus-kasus aset ini. Ada beberapa hal yang ditekankan untuk penertiban aset ini, bukan hanya oleh satu OPD. Akan tetapi melibatkan lembaga seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan, sehingga Pemda harus bekerjasama dengan lembaga terkait.

Dewan juga meminta agar OPD melaporkan progres penertiban aset ini secara berkala, sehingga bisa dilihat kendala masing-masing objek aset. Kemudian itu bisa dicarikan solusi penyelesaian. Harus ada sinergisitas berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah aset ini. Termasuk pihak BPN, ketika ada pihak tertentu yang mengklaim dan menerbitkan sertifikat terhadap aset daerah lebih-lebih sudah lama dimanfaatkan seperti kantor desa. “Jangan terbitkan sertifikat sembarangan,” ujarnya.

Bahkan kata dia, jika dibutuhkan anggaran operasional untuk tim penyelesaian aset ini, maka Dewan berupaya menganggarkan di APBD Perubahan supaya penanganan lebih cepat.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi diwakili Kepala Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan Aset Dedi Saputra mengatakan pada kasus Kantor Desa Gunung Sari, kepala desa sebagai tergugat, karena itu tercatat di neraca aset desa. Lebih lanjut terkait,  beberapa kantor yang diklaim, pihaknya sudah mengupayakan sertifikasi lahan kantor desa. Namun pihak desa sendiri yang akan melakukan pensertifikatan aset itu, karena desa mengklaim itu milik desa. “Itu salah satu kendala kita untuk melakukan pensertifikatan lahan kantor desa ini. Kami akan upayakan memberikan pengertian ke desa,” imbuhnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional