Banyak Formasi CPNS Lowong, Gubernur akan Temui Menteri PANRB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Menyikapi banyaknya formasi CPNS yang lowong atau tak terisi, baik di provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB). Orang nomor satu di NTB ini juga berencana akan  menemui langsung Menteri PANRB di Jakarta.

‘’Kita sedang cari cara (mengisi formasi lowong). Saya semalam kontak Pak Menteri (PANRB). Salah satunya juga  bersurat. Tapi mungkin ke sana langsung,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai Rapat Paripurna Penetapan APBD 2019 di Gedung DPRD NTB, Selasa, 27 November 2018 siang.

Iklan

Gubernur mengatakan, Pemprov mendapatkan banyak masukan dari Pemda kabupaten/kota berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018. Di mana, tingkat kelulusan pelamar yang memenuhi passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sangat minim.

Di samping itu, ada pelamar yang memenuhi passing grade, tetapi karena jumlah formasinya sedikit. Ada pelamar yang memenuhi passing grade tak dapat ikut tes tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

‘’Lulus passing grade empat sampai lima orang. Yang jadi PNS cuma satu. Sayang sekali, yang empat orang,’’ katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menyatakan, Gubernur NTB telah bersurat ke Menteri PANRB menyikapi pengisian formasi jabatan lowong CPNS 2018. Surat dengan nomor 800/3403/BKD/2018 ditujukan langsung ke Menteri PANRB.

Fathurahman menjelaskan, dalam surat tersebut terdapat tiga poin yang disampaikan. Pertama, mengenai banyaknya formasi jabatan yang lowong di provinsi dan kabupaten/kota akibat passing grade tes SKD yang terlalu tinggi.

Kedua, gubernur mengharapkan Menteri PANRB mempertimbangkan sesuai Permenpan No. 61/2018 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi diberlakukan setelah integrasi nilai SKD dan SKB.

‘’Kami memandang, mengusulkan lebih baik dilakukan sebelum pelaksanaan SKB. Dan tanpa ada pembatasan jumlah peserta yang lulus passing grade. Silakan mereka berkompetisi,’’ kata Fathurahman.

Dalam surat tersebut, Pemprov mengusulkan pengisian formasi yang lowong agar diambil dari peserta rangking 2, 3 dan seterusnya dari peserta yang memenuhi passing grade pada formasi yang bersesuaian dan lokasi yang berbeda. Apabila jumlah alokasi formasi yang bersesuaian belum terpenuhi dari peserta yang memenui passing grade diberlakukan Permenpan No. 61/2018 pasal 6 ayat 1 poin b.

Hasil validasi dan analisa data sementara yang dilakukan internal BKD NTB, hanya 813 pelamar yang berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB 2018. Pelamar CPNS Pemprov yang  lulus passing grade sebanyak 114 orang sesuai Permenpan 37/2018.

Tetapi setelah dilakukan perankingan 3 besar sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar hanya 108 orang yang berhak ke tahap tes  SKB. Ada 6 orang yang tidak lolos ke tahap SKB meskipun telah memenuhi passing grade.

Sedangkan perankingan yang dilakukan sesuai Permenpan 61/2018 nilai skor 255 ke atas sebanyak 1.868 orang. Tetapi setelah perankingan 3 besar, jumlahnya sebanyak  705 orang sesuai formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan serta lokasi yang dilamar.

Sehingga jumlah pelamar yg berhak mengikuti tahap SKB sebanyak 813 orang. Formasi yang terisi setelah validasi data sesuai Permenpan 37/2018 dan Permenpan 61/2018 sebanyak 378 dari 433 formasi untuk Pemprov NTB.

Artinya ada 75 formasi yang  tidak terisi atau lowong karena tidak ada pelamar dan tidak ada yang memenuhi passing grade sesuai ketentuan Permenpan 61/2018. Sebanyak 75 formasi lowong tersebut  terdiri dari tenaga kesehatan 45 formasi.  Terbanyak adalah dokter spesialis ahli pertama 42 orang. Sisanya nutrisionis ahli pertama, teknisi elektromedis terampil dan teknisi tranfusi darah.

Sedangkan  untuk  tenaga guru sebanyak 30 formasi yang lowong. Terbanyak formasi guru mata pelajaran. Tetapi, jika  mencermati Permenpan 61/2018, kekosongan tenaga guru ini nantinya bisa  diisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB bagi formasi guru yang bersesuaian di lokasi yang berbeda.

Atau diambil ranking 2 atau 3 terbaik sesuai jumlah formasi kosong yang bersesuaian hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk  didistribusikan ke formasi yang lowong dan di lokasi yang berbeda. Artinya akan ada tambahan formasi yang terisi khusus untuk formasi guru. (nas)