Banyak Desa Ajukan Pemekaran, Berharap Dapat Kelola Anggaran dan Jadi Aparatur

Tim kabupaten saat turun evaluasi desa persiapan Selaparang Kecamatan Woja Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu

Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 16 usulan dari 13 Desa induk di Kabupaten Dompu mengajukan pemekaran baru ke Pemkab Dompu. Usulan pemekaran ini bermunculan setelah pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Namun banyak usulan pemekaran desa karena ingin mendapatkan anggaran lebih bagi pembangunan wilayah dan menjadi aparatur desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Arif Mauluddin, MM kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, sebanyak 16 proposal usulan pemekaran desa baru di Kabupaten Dompu dari 13 desa induk. Banyaknya usulan pemekaran desa ini setelah pemerintah pusat membuka kebijakan moratorium pemekaran desa. “Apalagi di NTB ini, Kabupaten Lombok Tengah dan KLU sudah lakukan pemekaran desa, tahapannya kini sudah di provinsi,” kata Arif.

Iklan

Panitia pemekaran Kabupaten Dompu, kata Arif, bukan sebagai penentu kebijakan pemekaran desa. Karena ada banyak tahapan dan proses yang harus dilalui. Panitia kabupaten memproses setiap usulan masyarakat dengan mengacu berbagai kriteria dan persyaratan. Hasil penilaian tim kabupaten akan diajukan ke provinsi dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi kembali oleh tim provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi. Kemudian ditetapkan sebagai desa persiapan. ‘’Kami, tidak boleh kita anulir permohonan (pemekaran Desa) itu. Di desa itu harus tahu apakah sudah berhak atau tidak,’’ katanya.

Bagi pemerintah daerah, semakin banyak desa akan semakin besar anggaran negara yang turun ke kabupaten dan desa. Soal pendanaan untuk pembangunan di desa ini juga mendominasi alasan masyarakat mengajukan pemekaran desa, selain banyak yang ingin menjadi staf atau kepala desa. ‘’Tapi kami ingatkan kepada panitia, yang berhak mengangkat staf desa itu Plt Kepala Desa. Pengangkatan staf desa ini tetap mengacu mekanisme yang ada, tidak boleh main tunjuk,’’ katanya.

Dari 16 usulan desa pemekaran di Dompu, Arif mengaku, pihaknya menargetkan rampung proses verifikasi akhir Maret 2021 ini. Semua usulan desa persiapan ini telah memiliki peta wilayah desa dan tinggal dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga bisa direkomendasikan ke provinsi untuk proses tahap lebih lanjut. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional