Banyak Bangunan TPS3R Mangkrak, Bupati Lobar Perintahkan Kepala DLH Aktif Turun

0
TPS3R yang mangkrak di Desa Babussalam Gerung (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memerintahkan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar lebih proaktif turun ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau pengelola Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) yang ada di Lobar. Agar mengetahui dan membantu adanya kendala para pengelola dalam pengelolaan TPS itu. Sebab sejauh ini, dari 12 TPS3R yang ada di Lobar, hanya 3 TPS3R yang masih beroperasi berada di Desa Gapuk Kecamatan Gerung, Montong Are Kecamatan Kediri dan Kuripan di Kecamatan Kuripan yang baru dibangun. Sedangkan 9 TPS3R tak beroperasi dengan berbagai kendala.

“Bila perlu buat grup para pengelola ini. Saya yakin sekali kalau LH Lobar rajin menegur sapa, rajin datang, kumpul sekali sebulan masing-masing pengelola TPS3R, Insya allah berjalan (terus beroperasi),” perintah Bupati saat menghadiri peresmian TPS3R di Desa Kuripan, Kamis, 9 September 2021.

 Fauzan menyarankan agar DLH Lobar mulai mengatur jadwal koordinasi antar pengelola TPS3R itu. Baik kepala dinas hingga kabidnya di bagi agar tetap turun menyambangi KSM. Fauzan bahkan memberikan contoh TPS3R yang ada di Montong Are dan Gapuk yang sudah tahun kedua berjalan lancar. Namun terkait dengan beberapa TPS3R yang belum beroperasi, orang nomor satu di Lobar itu mengatakan hingga kini TPS3R belum diserahterimakan pengelolaannya kepada Lobar. Bahkan pembangunan TPS3R yang sebagian besar dari pemerintah provinsi itu tidak diketahui pihaknya.

“Makanya tadi saya minta Kadis LH Lobar, ndak apa-apa untuk lebih aktif minta ke provinsi untuk diserahkan,” ujarnya.

Berbeda dengan tiga TPS yang tetap beroperasi  dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTB Kementerian PUPR, Fauzan mengaku justru dari sebelum membangun intens komunikasi. Bahkan untuk penetapan lokasi membangunnya atas kesepakatan antara Pemkab Lobar, Pemerintah Desa, dan BPPW.”Jadi dari awal sudah koordinasi, terus siapa pengelolanya, sehingga ada tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Menangapi itu, Kepala Dinas LH Lobar, Budi Dharmajaya mengaku jumlah TPS3R yang ada di Lobar sebanyak 12, terdiri dari 9 yang dibangun provinsi dan 3 bantuan Kementerian PUPR. “Yang 9 unit TPS3R belum beroperasi itu sampai sekarang belum diserahkan ke kami,” bebernya.

Sebenarnya  beberapa TPS3R yang tak beroperasi itu masih bisa beroperasi. Yang membuat tak beroperasi dikarenakan alat pembakar sampahnya yang menghasilkan asap, sehingga menimbulkan polusi udara. Tidak hanya itu, operasional TP3SR tergantung para KSM-nya. “Makanya besok saya akan koordinasi dengan provinsi terkait keberadaan TPS3R 9 titik itu, kedepannya bagaimana kelanjutannya,” pungkasnya.

Soal beberapa TPS3R yang baru dibangun, seperti di Kuripan pihaknya akan mengelar rapat dengan para pengelola TPS3R untuk keberlangsungan TPS itu. Termasuk mensinkronkan program pengelolaannya. Namun sebelum itu, Budi mengatakan para pengelola ini akan dikirim pelatihan ke Yogyakarta untuk diberikan pembekalan cara pengelolaan sampah baik dan benar sesuai aturan berlaku.”Mungkin ada pelatihan dulu,” jelasnya.

Ia mengatakan untuk pengawasannya baik dari segi pengelolaan dan pengamanan TPS3R di desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan. “Apabila sudah dibangunkan TPS3R saya selalu memberikan tanggung jawab kepada desa, ada serah terima pertanggungjawaban dari desa. Jadi desa yang mengkaper semua permasalahan di desa,” imbuhnya.(her)