Banyak Bangunan Bodong dan Salahi Izin di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar) mengakui banyak bangunan bodong alias tak berizin di Lobar, lantaran beroperasi tanpa ada izin ke pihak terkait. Kondisi ini menyulitkan pihak perizinan melakukan upaya penertiban, lantaran bangunannya sudah terbangun.

Selain bangunan banyak yang bodong, BPMP2T tak menyangkal banyak bangunan di Lobar yang menyalahi izin. Pengelola lahan mengajukan izin pribadi, namun faktanya mereka mengoperasikan secara komersial. “Banyak kok bangunan yang tak berizin dan menyalahi izin beroperasi, itu kami mau tertibkan,” tegas Kepala BPMP2T Lobar, Ahmad Efendi pada Suara NTB, Sabtu, 17 September 2016.

Iklan

Untuk menertibkan bangunan bermasalah ini jelasnya, pemda telah membentuk Tim Terpadu Penertiban Bangunan yang terdiri dari badan perizinan, Satpol PP, Bappeda, pariwisata, Dinas PU dan instansi terkait lainnya. Tim ini akan bergerak secara menyeluruh memantau izin yang menyalahi izin roi jalan dan roi pantai. Terkait operasional tim di bawah sekda ini, jelasnya, masih digodok Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi.

Terkait eksekusi, lanjutnya, tim ini nanti akan diarahkan ke Satpol PP selaku penegak Perda. Termasuk salah satu sasaran tim ini, bangunan vila yang ada di wilayah Senggigi. Sebab di kawasan itu pembangunan vila di atas bukit diduga tak memiliki izin sangat marak. Selain itu terindikasi menyalahi izin. “Kami temukan sejumlah bangunan izinnya komersial tapi digunakan izin privasi,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua fraksi Nasdem Khatib Qazwaini mengkritisi tak serius menindaklanjuti rekomendasi DPRD melakukan pendataan dan penertiban terhadap bangunan  yang banyak menyalahi izin di daerah Senggigi. Sebab bagaimana pun keberadaan bangunan ini tak semua berizin, selain itu ada juga yang menyalahi izin. Izin yang dikantongi untuk pribadi, namun faktanya dikomersialkan. Di sinilah celah pemda bisa masuk untuk meminta pengelola vila dan losmen untuk mengurus izinnya. Dari situ, Pemda juga bisa menarik PAD, sehingga menambah pundi-pundi pemasukan PAD. ‘’Namun potensi ini tak dikelola maksimal oleh Pemda, bahkan cenderung mengabaikannya,’’ sindirnya. (her)