Banyak Aset Daerah Lobar Diduga Dicaplok Oknum Pengusaha

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi pemerintahan dan aset mengkritik kinerja Pemkab Lobar, dalam hal ini Kantor Aset Daerah. Pasalnya banyak aset daerah yang diklaim masyarakat khususnya kalangan pengusaha dengan mudah. Salah satu contoh di daerah Lingsar, aset berupa tanah dikuasai oknum pengusaha. Selain itu, banyak aset daerah berceceran, sehingga tak jelas, karena tak punya dokumen baik sertifikat.

“Merujuk sertifikasi aset berupa lahan sangat tak maksimal, 50 persen lebih aset daerah belum bersertifikat. Ini bukti pemda lemah dari sisi dokumen,” kritik Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. L. Muhammad akhir pekan kemarin.

Iklan

Hasil temuannya, banyak aset daerah ini aset yang berceceran yang tersebar hampir di seluruh wilayah Lobar. Banyak aset daerah yang belum jelas dalam artian banyak aset yang tak punya dokumen aset. Pihaknya selaku komisi I sering kali menyarankan ke pemda perlu diadakan penertiban atau didata ulang.

Ia mengkritisi pihak Kantor Aset Daerah, lantaran sejauh ini data terkait aset yang disertifikasi tidak pernah diberikan ke Komisi I, padahal Komisi I adalah mitra leading sector terkait.

Sebelumnya, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengakui, sebagian besar lahan aset Pemda belum bersertifikat. Sekda mengkritisi program sertifikasi aset jalan di tempat atau stagnan. Hal ini dikarenakan koordinasi yang tidak jalan antara Kantor Aset dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena itu ke depan ia meminta Kantor Aset Daerah membuat target per bulan dan per tahun berapa luas lahan aset harus tuntas. (her)