Banyak Aset Daerah Belum Kantongi Alas Hak

A. Halik. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, sampai saat ini belum menuntaskan persoalan sertifikasi aset, baik berupa tanah kosong atau yang sudah berdiri tegak bangunan seperti sekolah dan gedung perkatoran. Kondisi ini, tentu rentan upaya peyerobotan dari oknum tak bertanggung jawab.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu, A Halik kepada wartawan, Rabu, 13 Januari 2021 menyampaikan, dari sekian banyak aset daerah yang tersebar di delapan kecamatan, baru 157 item yang sudah memiliki alas hak berupa sertifikat untuk tahun 2020. Sementara 300 item tersisa lainnya tengah diupayakan penuntasan bersama DPKAD, BPN dan instansi terkait. “Insya Allah besok akan diserahkan juga sertifikat itu oleh BPN kepada Bupati,” terangnya.

Iklan

Lambannya penuntasan alas hak aset daerah tersebut, bukan karena munculnya hambatan di lapangan. Tetapi murni akibat minim alokasi anggaran setelah adanya pemangkasan untuk penanggulangan dampak Covid-19.

Pun demikian kondisinya tahun ini, yang mana porsi anggaran sertifikasi aset jauh lebih kecil, sehingga sulit mengharapkan penuntasan sertifikasi semuanya. “Sekarang malah anggarannya lebih sedikit dari tahun 2020, jadi kemungkinan sulit menyelesaikan semuanya,” ujar dia.

Sebagian diatara aset-aset daerah yang belum bersertifikat itu, lanjut A Halik, seperti misalnya tanah swapraja, area bangunan sekolah dan gedung perkantoran serta lokasi pelepasan ternak di Doro Ncanga.

Soal ancaman penyerobotan oleh oknum tak bertanggung jawab, diakui sangat potensial terjadi. Hanya saja, itu telah diantisipasi pihaknya bersama BPN dengan mengantongi data rinci sebaran asset daerah pada delapan kecamatan. “Jadi ketika ada warga yang mengajukan sertifikat padahal itu aset daerah, langsung ditolak oleh BPN. Karena ini sudah kami petakan semua di delapan kecamatan,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional