Banyak Anak Nikah di Masa Pandemi, Integrasi Program Antara OPD Dibutuhkan

Rapat evaluasi mengenai dampak Covid-19 pada anak di Kantor DP3AP2KB NTB, Kamis, 24 September 2020. (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Tingginya angka pernikahan di bawah usia saat pandemi berlangsung menambah daftar buruk kasus melibatkan anak sebagai korban. Untuk itu dibutuhkan integrasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

Demikian hasil rapat evaluasi dampak Covid 19 terhadap anak di NTB di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Kamis, 24 September 2020.

Iklan

Kepala Dinas DP3AP2KB NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, M.M., menyebut ada banyak yang perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap anak-anak di masa Covid 19. Tidak hanya kasus anak di bawah umur yang nikah, namun juga kekerasan yang menimpa anak sebagai korban.

Dijelaskan Husnanidiaty Nurdin, kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Mereka sering jadi korban orang terdekat. Untuk itu dibutuhkan perhatian semua pihak. Selain itu yang tidak kalah penting ialah pola pengasuhan pada keluarga harus tepat.

“Kekerasan itu selalu lebih sering dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sehingga saya selalu berkesimpulan bahwa pola pengasuhan harus benar. Regulasi itu harus memberi kenyamanan pada anak-anak kita,” jelasnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, menyebut salah satu yang harus jadi perhatian di era pandemi, ialah adanya paparan pornografi melibatkan anak-anak. ‘’Semakin menjadi-jadi. Ini harus juga kita antisipasi,” ujarnya.

Selain itu Joko pada kesempatan itu juga menyinggung tingginya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah. Berdasarkan data Pengadilan Agama sampai tadi malam yang ajukan dispensasi nikah 608 se NTB .

“Padahal di periode yang sama pada tahun lalu hanya ada 122. Ini hanya fenomena gunung es saja, angka resmi kita tidak tahu. Sebagai gambaran anak yang hamil tahun 2018 ada 5.000 sekian, tahun 2019 sekitar 4.000 sekian,” jelasnya.

Selain kasus nikah yang tinggi, angka perceraian cukup tinggi, yakni sampai bulan ini tercatat ada sebanyak 6.163. Dari data LPA yang paling banyak terjadi di Bima Kabupaten dan kota, disusul Lombok Barat dan paling rendah Kota Mataram.

 “Ini yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Kita berharap ayo kita mulai kita sinergikan tindakan pencegahan. Kita sudah banyak melakukan, tapi apakah sudah diintegrasikan dengan OPD, antara kabupaten/kota dan provinsi. Yang jelas tantangan di masa pandemi lebih berat dibandingkan sebelum Covid,” tuturnya

Selain itu penanganan untuk anak-anak di masa pandemi ini kata dia, sedikit diabaikan atau tidak dilihat karena fokusnya pada Covid-19. Lupa bahwa ada anak juga yang terdampak Covid-19. Sebagai contoh pengadaan 2 juta masker di Loteng, tapi tidak ada satupun disediakan masker untuk anak. Kabupaten kota desa juga tidak ada yang membuat masker untuk anak.

“Begitu juga dengan saat isolasi, tidak disediakan standar isolasi khusus untuk anak-anak. Disediakan ngak mainan untuk anak ketika mereka diisolasi, saya yakin karena mereka pakai standar orang dewasa,” jelasnya. (dys)