Bantuan Tidak Jelas, Korban Gempa di Lobar Terjerat Rentenir

BERHUTANG - Warga pengungsi di desa Dopang kecamatan Gunungsari, Lobar, tinggal di hunian sementara yang dibangun dari hasil berhutang. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan rumah atau hunian tetap dan jaminan hidup (Jadup) bagi korban gempa di sebagian besar wilayah terdampak di Lombok Barat (Lobar), hingga saat ini belum ada titik terang. Khususnya jadup, belum ada satupun korban gempa yang memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini memaksa korban gempa harus terjerat hutang kepada rentenir.

Untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan membuat rumah sementara (Huntara) secara pribadi, warga terpaksa meminjam uang di ‘’bank subuh’’ dan rentenir dengan bunga tinggi, karena mereka tak ada pilihan lain.

Iklan

Seperti dialami warga Dusun Ranjok, Desa Dopang kecamatan Gunungsari. Sebagian besar rumah di wilayah ini rata dengan tanah akibat gempa. Korban gempa pun sebagian besar tinggal di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Warga membuat tenda di atas pondasi rumah mereka yang ambruk.

Untuk membuat tenda inipun warga harus merogoh kocek yang besar, berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Biaya untuk membangun tenda ini pun diperoleh dengan cara berhutang.

Keluarga Nuraini, salah satu korban gempa mengaku sudah empat bulan lamanya tinggal di tenda pengungsian. “Kami bangun rumah sementara ini dengan berhutang, kami diberikan pinjam uang oleh rentenir, bisa nyicil Rp5 ribu per hari,” tuturnya.  Ia mengaku terpaksa berhutang karena harus segera membuat rumah sementara, sebab jika tidak segera maka ia tak ada tempat tinggal apalagi hujan sudah mulai turun.

Ia berhutang Rp900 ribu untuk membeli bahan-bahan seperti spandek, kayu dan paku. Untungnya, ada sisa bangunan dari reruntuhan bangunan rumahnya yang bisa dimanfaatkan. Ia dan warga mempertanyakan, bantuan dari pemerintah seperti bantuan rumah dan jadup Rp10 ribu per hari. Sebab bantuan ini belum ada satupun warga setempat sudah cair.

Ia sendiri namanya sudah keluar, hanya saja belum ada realisasi sampai saat ini. Kondisi ini diakuinya menambah susah warga, sehingga terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kadus Ranjok Utara, Jamaludin mengakui sebagian besar warga setempat tinggal di tenda pengungsian. Hanya sebagian tinggal di Huntara. Warga lebih banyak memilih tinggal di tenda, karena lokasi Huntara tak efektif karena lokasinya jauh dari pemukiman warga. Disamping kerap  diterjang banjir ketika hujan.

Ia menyebut, dari total 350 lebih, 300 KK rusak parah. “Yang rusak parah tinggal di tenda pengungsian, kami harapkan direalisasikan secepatnya karena kondisi hujan ini,” tegasnya. Ia merasa iba dengan warga sebab sudah empat bulan tinggal di pengungsian. Ketika hujan melanda, warga tidak pernah bisa tidur nyenyak karena khawatir tendanya ambruk. Bahkan ada beberapa tenda milik warga ambruk akibat hujan. Ia berharap kepada bupati, gubernur dan Presiden agar mempercepat bantuan kepada korban gempa sebab mereka sangat butuh bantuan.

Kadus Sangiang Desa Langko kecamatan Lingsar, Sapoan Hadi mengatakan sejauh ini bantuan jaminan hidup belum ada kabar. Bantuan rumah pun belum ada yang dieksekusi. Dari total rumah warga yang rusak sebanyak 268 KK, rusak berat sebanyak 77 KK dan sisanya rusak sedang dan ringan. Dari jumlah ini pun baru sebagian yang keluar SK sekitar 41 KK dan sudah dibuatkan Rekening. Jumlah pokmas yang sudah dibentuk 3 masing-masing 2 Pokmas konvensional dan 1 Pokmas Risha.

Sejauh ini sudah ada tim pendamping dari PUPR yang turun ke daerah setempat.  “Selama ini warga tinggal di lokasi pengungsian dan Huntara bantuan dari pihak donatur. Kondisi korban gempa cukup memprihatinkan terutama ketika hujan,” imbuhnya. Kebanyakan warga berhutang untuk bisa membangun rumah sementara sebab kondisi ekonomi yang belum pulih. Bahkan untuk makan saja mereka cukup kesusahan. (her)