Bantuan Tak Tepat Sasaran, Pendamping PKH Dinilai Tak Profesional

Rumah berlantai dua di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan masuk sebagai penerima PKH dari hasil pelabelan oleh Dinas Sosial Kota Mataram. Bantuan PKH disinyalir banyak tidak tepat sasaran. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pelabelan rumah warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) memberi titik terang. Salah seorang penerima manfaat di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan tergolong orang mampu, memiliki rumah berlantai dua.

Ketidakprofesionalan pendamping jadi pemicu sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Saat Suara NTB mencoba menelusuri informasi tersebut, ditemukan rumah berlantai dua tersebut dilabeli tinta merah sebagai penerima PKH dan sembako dari Kementerian Sosial RI. ‘

Warga Lingkungan Bugis, Nurhasanah merasa pemerintah tidak adil memberikan bantuan. Penerima PKH justru orang – orang mampu secara materi, sedangkan dirinya dan saudaranya tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan. “Saudara saya yang jadi janda dan pedagang ikan ndak dapat bantuan apa – apa. Kok justru Hj. H yang dapat padahal dia orang mampu di lingkungan ini,” ungkapnya.

Data disebutkan Suara NTB terkait identitas penerima serta pekerjaan anaknya dibenarkan oleh Nurhasanah. Dia memberikan informasi bahwa Hj. H baru saja membeli cold storage atau gudang penyimpanan ikan seharga Rp1 miliar. “Baru satu minggu kemarin dia beli cold storage. Kok bisa dapat bantuan PKH,” sesalnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menegaskan, kasus di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya merupakan salah satu contoh bantuan tidak tepat sasaran baik berdasarkan ketentuan maupun regulasi. Tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di tempat lainnya, sehingga perlu dievaluasi laporan kerja pendamping PKH. “Ini baru satu tempat. Belum di tempat lain,” katanya.

Orang kaya terdata sebagai penerima PKH menunjukkan ketidak profesionalan pendamping. Asna menyadari perekrutan maupun penggajian pendamping menjadi tanggungjawab pemerintah. Bantuan tidak tepat sasaran ini patut dipertanyakan kinerja pendamping. Dalam proses verifikasi pendamping turun langsung ke masyarakat dan menginput data serta kondisi rumah melalui e – PKH.

Disos kata Asna, tidak memiliki kewenangan mengganti atau mengusulkan pengganti. Kewenangan itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. “Kalau kami hanya memfasilitasi saja,” ucapnya.

Menurut dia, wajar masyarakat atau tetangga protes, karena orang yang terdata sebagai penerima PKH tergolong orang mampu. Kedepan, pendamping diminta memperhatikan kriteria sebagai syarat seseorang sebagai penerima PKH. “Iya, manusiawi kalau orang lainnya protes,” demikian kata dia. (cem)