Bantuan Sembako Keluarga Miskin Diduga Tak Sesuai Nominal

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Sembako Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterima masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) diduga tak sesuai nominal. Informasi yang diterima Dinas Sosial (Disos) NTB, ada sebagian penerima manfaat diduga tidak menerima resi/struk pencairan saat melakukan transaksi pada agen tertentu.

Padahal, penerima berhak mengecek awal jumlah saldo bantuan yang masuk rekening, kemudian membeli sembako sesuai dengan ketentuan Program BSP/Sembako. Kemudian saat menerima nilai dan jumlah barang dalam keadaan kondisi yang baik.  Penggesekan pada EDC, wajib dilakukan sendiri oleh Penerima bantuan. Kemudian meminta resi/struk pencairan sesuai dengan hasil transaksi “jual-beli” pada agen setempat.

Iklan

‘’Jika ada oknum penyalur yang bermaksud menciderai program ini, masyarakat bisa melaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pendamping Bansos Sembako TKSK/Pendamping PKH,’’ kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH di Mataram, Senin, 27 Juli 2020.

Ia meminta masyarakat melaporkan hal tersebut disertai bukti- bukti pendukung yang lengkap. Khalik menegaskan, penerima bantuan Sembako harus berani menolak barang yang diterima. Jika tidak sesuai dengan nominal bantuan yang masuk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo.

Koreksi kondisi barang hasil pembelian atau transaksi menggunakan Elektronic Data Capture (EDC),  sebuah alat untuk menerima pembayaran yang menghubungkan antar rekening pada agen bank yang ditentukan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara).

Khalik menyebutkan jumlah keluarga miskin penerima manfaat bantuan Sembako di NTB, awalnya pada Januari lalu sebanyak 477.037 KPM. Namun bertambah sebanyak 31.397 KPM mulai bulan Mei 2020. Sehingga jumlah penerima menjadi 509.037 KPM. Dengan rincian, Kota Mataram 29.555, Lombok Barat 73.800, Lombok Utara 29.657, Lombok Tengah 118.924, Lombok Timur 137.148, Kota Bima 10.194, Bima 44.383, Dompu 21.611, Sumbawa 33.131 dan Sumbawa Barat sebanyak 10.634 KPM.

‘’Penerima sembako berhak untuk mengoreksi kondisi dan nilai barang. Bahkan apabila tidak sesuai dengan nilai uang yang masuk pada rekening, olak saja,’’ tegas Khalik.

Menurutnya, hak menolak ketidaksesuain ini sangat beralasan. Sebab, penerima adalah pemilik hak atas uang yang ada di rekening sebesar Rp200 ribu yang telah dipindahkan pada kartu kombo. Sebagai media atau alat pencairan bantuan sembako. Bantuan Sembako ini sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan tersebut berasal dari Kemensos yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat. Kemudian membelanjakan langsung kepada agen bank penyalur terdekat dengan cara menggesek pada fasilitas EDC milik agen bank.

‘’Warga harus paham, bantuan Sembako bukan berasal dari bank. Tetapi bersumber dari Kementerian Sosial RI.  Himbara adalah sebagai lembaga penyalur saja. Penerima Manfaat berhak menarik/mencairkan kapan dan dimana saja,’’ jelas Khalik.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram ini menegaskan, jangan sampai ada oknum tertentu yang  memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan keluarga prasejahtera, tentang pemahaman pencairan bansos non tunai tersebut. Ia menjelaskan ada dua jenis bansos reguler dari Kemensos, yaitu Program BSP/Sembako dan PKH.

Dua Program tersebut di bawah pengendalian Direktorat yang berbeda. Penerima BSP/Sembako ada yang menjadi penerima PKH, begitu juga sebalikanya ada penerima PKH juga menerima bantuan Sembako. Penerima tersebut dinamakan penerima PKH irisan sembako, atau penerima sembako irisan PKH. Dikarenakan bantuan masuk pada rekening yang sama, atau istilah lain  tunggalisasi rekening. Atau satu rekening untuk dua bantuan. Disinyalir sangat rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

‘’Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan apabila ada kejadian seperti ini. Jika masih kurang paham dalam pencairan menggunakan Kartu Kombo. Diharapkan segera meminta pendampingan dari Pendamping BSP/PKH,’’ pintanya. (nas)