Bantuan Permesinan, Sudah Disalurkan 1.867 Unit, Mesin Rusak Masih Diinventarisir

Mesin-mesin produk IKM lokal yang dipamerkan di STIP NTB beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bantuan mesin produk IKM lokal dari Pemprov NTB tahun 2020 sudah mulai ada yang mengalami kerusakan. Pada 2020, Pemprov NTB memberikan memberikan bantuan sebanyak 1.867 unit mesin ke kelompok masyarakat di NTB.

Kepala UPT Science Technology and Industrial Park (STIP) NTB, Rony Yuhaeri, A.Pi., M.Pi., yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 23 Mei 2021 mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan bantuan mesin tahun 2020 sedang melakukan inventarisir mana saja mesin yang rusak.

Iklan

‘’Itu diinventarisir oleh kita dan masing-masing OPD dan akan ditindaklanjuti segera. Kira-kira kekurangannya di mana dan itu jadi bahan evaluasi kami juga,’’ kata Rony.

Setelah dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan perbaikan dari feedback yang diperoleh di lapangan. ‘’Apa yang mau ditingkatkan, apakah SDM untuk meningkatkan kualitas produk mesin-mesin tersebut,’’ katanya.

Rony mengatakan, belum mendapatkan data jumlah mesin yang rusak dari 1.867 mesin produk IKM lokal yang telah dibagikan tahun lalu. ‘’Masing-masing OPD ada datanya. Kita cari informasi di OPD,’’ ujarnya.

Nantinya, kata Rony, semua IKM permesinan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Logam (ASPPEL) akan dikumpulkan. ‘’Kita buat jaringannya seperti apa nanti. Biar nanti kalau ada keluhan-keluhan dari pengguna, itu bisa cepat ditangani,’’ jelasnya.

Rony menambahkan, IKM-IKM permesinan juga harus bertanggung jawab dari sisi produksi mesin yang dibuat. Sehingga kalau ada keluhan atau feedback dari masyarakat yang menggunakan segera ditangani.

Meskipun saat ini STIP menjadi UPT di bawah Dinas Dikbud. Rony mengatakan, STIP bersama Dinas Perindustrian akan tetap mengawal standarisasi produk-produk IKM permesinan. Baik dari sisi quality control dan peningkatan SDM.

‘’Ndak bisa lepas juga dengan Dinas Perindustrian. Kita bersama Dinas Perindustrian akan ada peningkatan kapasitas SDM, produksi maupun purna jualnya. Itu yang dibicarakan dalam rapat kemarin. Jadi, STIP bisa jadi koordinatornya, mengkoordinasikan dengan IKM-IKM yang ada,” jelasnya.

Sehingga, jika ada komplain atau feedback dari pengguna, akan dibuatkan pelayanan atau service centre. Setelah itu, keluhan pengguna distribusikan ke IKM-IKM yang membuat mesin-mesin tersebut.

‘’Dengan tetap pendampingan Dinas Perindustrian untuk test report. Mesin produksi itu bisa dipasarkan harus ada test report juga,’’ tandasnya.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.Sc., M.TP., mengatakan sebenarnya sudah ada layanan purna jual untuk produk IKM permesinan yang dikoordinasikan oleh STIP. Sehingga ketika ada mesin yang rusak langsung ditangani oleh teknisi.

‘’Karena mesinnya sederhana. Kita juga akan membangun call centre. Kalau ada mesin-mesin yang rusak, ditangani langsung,’’ ujarnya.

Ridwan menyebutkan, tahun 2020 sebanyak 1.867 mesin produk IKM yang dibagikan ke kelompok masyarakat di NTB. Tahun 2021, juga direncanakan akan diberikan bantuan lagi kepada masyarakat, namun jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya karena anggaran dipergunakan untuk penanganan Covid-19.

‘’Tapi, walaupun mesin yang dipesan tahun 2021 lebih sedikit, dari sistem dan inovasi teknologinya terus disempurnakan dari feedback mesin-mesin yang dibuat tahun lalu,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui, untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19, Pemprov menggelontorkan anggaran sebesar Rp86 miliar digunakan khusus untuk stimulus ekonomi. Program stimulus ekonomi yang dibuat Pemprov NTB berupa pemberdayaan IKM dan UKM lokal.

Dari Rp86 miliar anggaran stimulus ekonomi yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekitar Rp17 miliar digunakan untuk pengadaan mesin-mesin untuk IKM dan UKM pengolahan.

Pada waktu itu, Pemprov memesan sebanyak 2.132 mesin yang akan dibuat oleh IKM Permesinan yang ada di NTB. Mesin-mesin yang dibuat IKM Permesinan, yang dibutuhkan oleh IKM dan UKM pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Sehingga dalam program stimulus ekonomi ini, program industrialisasi juga jalan, pemberdayaan kepada IKM dan UKM jalan. Dan juga program-program unggulan lainnya juga berjalan.

Program stimulus dengan anggaran sebesar Rp86 miliar tersebar di 12 OPD. Antara lain, Dinas Ketahanan Pangan Rp7,2 miliar dengan kegiatan pengadaan cadangan pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan program desa berdaya. Kemudian, Dinas Perdagangan sebesar Rp10,6 miliar dengan kegiatan bantuan UMKM dan KUBe, revitalisasi pasar dan pasar murah.

Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp7,2 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan, bantuan bibit ternak, dan pengadaan pakan. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp3,2 miliar dengan program bantuan benih ikan dan lele, serta bantuan peralatan.

Dinas Koperasi dan UKM Rp2,5 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan, bantuan modal usaha dan sertifikasi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp14,04 miliar dengan kegiatan bantuan benih tanaman dan padat karya.

Dinas LHK sebesar Rp19,6 miliar dengan kegiatan padat karya lingkar hutan, bantuan peralatan dan mesin, serta produk lokal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dinas Pariwisata Rp11,2 miliar dengan kegiatan padat karya destinasi wisata dan pengembangan daya tarik wisata.

Dinas Perindustrian Rp5,5 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan dan mesin dan standarisasi/legalitas pegiat industri. DPMPTSP Rp1 miliar dengan kegiatan fasilitasi perizinan usaha IKM dan UKM serta sosialisasi.

DPMPD Dukcapil Rp1,18 miliar dengan kegiatan bantuan peralatan dan mesin kepada BUMDes berbasis desa. Dan Dinas ESDM Rp2,8 miliar dengan kegiatan bantuan biogas peternak dan sumur bor. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional