Bantuan Logistik Korban Banjir di Bima Belum Merata

Bima (Suara NTB) – Pascabanjir bandang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Bima. Bantuan logistik terus berdatangan, baik dari lembaga pemerintahan, swasta maupun relawan kemanusiaan yang merasa iba akan duka para korban.

Meski begitu, fakta di lapangan justru masih banyak korban mengeluhkan minimnya bantuan. Apakah berupa makanan siap saji atau peralatan rumah tangga lainnya.

Salah seorang diantara mereka yakni Nurita. Perempuan asal Dusun Satu Desa Leu Kecamatan Bolo ini, mengeluhkan tidak meratanya penyaluran bantuan dari pemerintah daerah. “Bantuan ini banyak nyangkut di persimpangan jalan sana. Karena begitu datang langsung direbut warga, kami yang tinggal di bataran sungai justru tidak kebagian,” ungkapnya.

Banjir bandang pekan kemarin, kisah dia, tidak saja membuat rumah panggung miliknya di bantaran sungai rusak parah. Tetapi semua isi rumah amblas terbawa arus.

Situasi ini memaksanya harus bergantung pada pemerintah daerah dan relawan. Sebab tidak ada lagi harta benda yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sementara waktu.

Jika korban banjir lain dibantu keluarganya dari luar daerah, ia justru tak bisa mengharapkan itu lantaran keluarga besarnya ikut terdampak banjir bandang. “Rata-rata kami di sekitar sungai ini jarang dapat bantuan. Makanya kemarin warga sempat ribut. Keluarga semua disini dan terdampak, jadi mau minta kemana lagi selain pemerintah,” keluhnya.

Selain kebutuhan logistik berupa makanan dan perlengkapan istirahat di malam hari seperti sarung dan selimut, Nursita berharap adanya bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah. Permintaan serupa juga disampaikan warga bantaran sungai lain yang terdampak parah bencana alam tahunan tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin, M. Ap., yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB soal penyebab tidak meratanya penyaluran bantuan itu menegaskan, bantuan logistik untuk para korban sudah disalurkan melalui pemerintah desa. Masalah tidak meratanya, merekalah yang mengetahui jelas dan bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. “Di Desa Leu sudah saya drop beras. Itu kewajiban saya sudah selesai, persoalan ada yang belum dapat konfirmasi pak kades. Kenapa masyarakat masih ada yang belum dapat,” tandasnya. (jun)