Bantuan Korban Puting Beliung Masih Dibicarakan

H. M. Kemal Islam. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram menyiapkan anggaran bantuan bagi korban angin puting beliung yang terjadi di Mataram pada Minggu, 15 November 2020. Penanggulangan dampak bencana tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam program-program 2021 mendatang.

“Kita sementara ini sedang menyusun APBD 2021. Kita memang ada menyiapkan anggaran untun bantuan korban bencana. Cuma apakah ini nanti kita akan lakukan di 2021, karena anggarannya tahun depan. Tidak bisa sekarang,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, Rabu, 18 November 2020.

Diterangkan Kemal, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait jumlah korban dan tingkat kerusakan yang disebabkan angin puting beliung tersebut. Jika bantuan pembenahan rumah dibutuhkan mendesak, pihaknya akan segera mencari beberapa alternatif yang dibutuhkan.

“Kalau mau 1-2 minggu ini (cair bantuan) memang tidak bisa. Yang jelas bisa dibantu Dinas Sosial dan BPBD dulu untuk bantuan sementara. Misalnya dibuatkan tenda di halamannya atau sejenisnya,” ujar Kemal.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial yang diterima pihaknya, sampai saat ini ada 43 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana tersebut. Antara lain 14 KK di Kelurahan Pagutan Timur, 17 KK di Kelurahan Pagutan Barat, 4 KK di Kelurahan Jempong Baru, dan 8 KK di Kelurahan Pagesangan.

“Kalaupun ada yang parah sekali rumahnya, nanti kita taruh sementara di rusunawa. Kalau di saya (Perkim, Red) memang sudah pasti ada anggarannya, cuma belum bisa sekarang. Nanti malah menyalahi aturan,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana disebutnya harus mendapat surat keputusan dari Wali Kota terlebih dahulu. Termasuk untuk menentukan besar-kecilnya kerusakan dan jumlah bantuan yang akan diberikan.

“Kerusakan paling kecil misalnya bisa kita bantu dengan (program) RTLH (rumah tidak layak huni) dengan (besaran bantuan) Rp17,5 juta. Nanti yang itu kita lihat dari hasil validasi di lapangan saja bagaimana bentuknya bantuan itu,” ujar Kemal.

Opsi lain yang dapat ditempuh adalah penanganan dampak bencana melalui corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang ada di Mataram. “Untuk masyarakat yang kerusakannya tidak parah tapi perlu penanganan segera, kita bisa juga mintakan di perusahaan-perusahaan itu untuk penanganan dari CSR. Itu beberapa alternatif saja untuk saat ini,” tandas Kemal. (bay)