Bantuan JPS Dibatalkan

0
H. Effendi Eko Saswito.(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dibatalkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengalokasikan secara khusus untuk program stimulus ekonomi tersebut. Tetapi sebaliknya, anggaran pokok – pokok pikiran (Pokir) dewan berjalan mulus alias tidak dipangkas.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menerangkan, bahwa bantuan JPS rencananya mau dilanjutkan, namun perlu dikaji kembali. Pertimbangannya aktivitas perekonomian masyarakat telah berjalan normal meskipun di tengah pandemi Covid-19. “JPS ini perlu dikaji kembali,” kata Sekda ditemui di ruang kerjanya usai rapat pembahasan refocusing anggaran, Senin, 15 Maret 2021.

IKLAN

Pertimbangan lainnya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, juga telah memberikan porsi anggaran untuk perlindungan sosial 20 persen. Anggaran itu tersebar di masing – masing organisasi perangkat daerah. Sekda menegaskan, anggaran perlindungan sosial dipastikan tidak akan diganggu karena telah menjadi petunjuk pemerintah pusat. “Dari Rp165 miliar khusus perlindungan sosial dialokasikan 20 persen,” sebutnya.

Di satu sisi, kebijakan refocusing anggaran berimbas terhadap belanja di organisasi perangkat daerah. Dana pokir Dewan justru tidak diganggu gugat alias tidak dipangkas. Sekda berdalih tidak dipangkasnya anggaran pokir karena programnya banyak bersifat pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan penanganan pandemi Covid-19.

Eko mengelak bahwa TAPD sungkan memotong program aspirasi Dewan karena tidak dikhawatirkan menimbulkan polemik antara eksekutif dan legislatif. “Ndak juga. Kan anggarannya banyak untuk pemberdayaan dan juga masuk ke program perlindungan sosial,” dalihnya.

Diketahui, anggaran pokir diterima masing – masing anggota DPRD sekitar Rp2 miliar. Jika dikalkulasi dengan 40 wakil rakyat di Jalan Lingkar Selatan tersebut, anggaran pokirnya mencapai Rp80 miliar lebih. (cem)