Bantuan Jadup Korban Gempa NTB di Sumbawa Cair

Foto bersama Kemensos dan pejabat daerah bersama penerima simbolis bantuan Jadup di Sumbawa.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Setelah cukup lama menanti, Kementerian Sosial (Kemensos) RI akhirnya mencairkan jaminan hidup (Jadup) bagi ratusan ribu jiwa korban gempa di NTB tahap II. Penyerahan Jadup dilakukan secara simbolis di Kantor Bupati Sumbawa, Minggu, 20 Desember 2020.

Dalam laporan Kasubdit Pemulihan dan Penguatan Sosial Kemensos RI, Pudak Bektiwidari, pencairan tahap kedua ini senilai Rp 89.364.300.000. Dengan sasaran 86.824 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 297.881 jiwa di tiga kabupaten. Yakni Lombok Utara, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Rinciannya, Rp 36.385.800.000 untuk 37.777 KK/121.286 jiwa di Kabupaten Lombok Utara, Rp 35.769.000.000 untuk 33.957 KK/119.230 jiwa di Kabupaten Lombok Timur, Rp.17.209.500.000 untuk 15.090 KK/57.365 jiwa di Kabupaten Sumbawa. Besaran Jadup per jiwa Rp.300 ribu.

Sementara  pencairan tahap I sudah dilakukan  pada tahun 2019 lalu  dengan sasaran 5.118 KK / 19.099 Jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp 11.459.400.000.

Disampaikan, dalam upaya perlindungan sosial bagi korban bencana gempa bumi di NTB, Kemensos RI telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Di antaranya, penanganan darurat berupa pendistribusian logistik, cadangan beras pemerintah, beras regular, sembako, peralatan dapur keluarga, peralatan kebersihan dan layanan dukungan psikososial. Total bantuan senilai Rp.21.607.710.904,-. Kemudian, penyaluran santunan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia sebanyak 567 jiwa senilai Rp.8.505.000.000. Sehingga total bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi senilai Rp.130.936.410.904.

Sementara itu,  Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI, M. Safii Nasution  menyampaikan, kondisi pasca bencana korban bencana alam yang terjadi pada 2018 di NTB masih menyisakan permasalahan dan memerlukan bantuan sosial dalam penyelesaian pemulihan. Amanat Presiden RI, berharap segala upaya dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat merupakan bentuk dari negara hadir dalam penanganan bencana alam untuk membantu meringankan beban psikologis terhadap musibah bencana yang terjadi.

Dalam situasi saat ini juga pemerintah dan masyarakat sedang dihadapkan dengan bencana non alam berupa pandemic covid 19 yang berdampak kepada semua sendi kehidupan manusia yang terjadi di Indonesia. Semua wilayah terdampak atas pandemik ini.

Saat ini upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemic covid-19 sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit baik dari sisi penanganan darurat maupun upaya pemulihan ekonomi. Sehingga berdampak pula dalam penetapan kebijakan terhadap prioritas program.

Menurutnya, Jadup ini walaupun belum memenuhi semua usulan yang diusulkan oleh pemerintah daerah agar dapat digunakan dengan bijak bagi penerima manfaat. Sehingga dapat meringankan beban penderitaan yang dihadapi. “Harapan kami juga bahwa proses penyaluran bantuan jaminan hidup dapat berjalan secara kondusif serta mempertimbangkan ketepatan dan kecepatan karena sisa pelaksanaan tahun anggaran 2020 tinggal sedikit sebelum proses pertanggungjawaban dilakukan,”tukasnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, juga memberikan apresiasi khusus untuk Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Ir. A. Yani yang begitu pro aktif berkoordinasi dan menghubuginya setiap saat terkait pencairan Jadup ini. Dengan segala usaha, Kemensos akhirnya bisa mencairkan jadup tahap II bagi korban gempa NTB termasuk Sumbawa. “Jadi tidak ada kata pemerintah pusat itu tidak memberikan jadup ini. Cuma ini berproses, kita semua memahami masyarakat korban bencana di NTB itu membutuhkan, tapi kami juga di pemerintah pusat terlalu berupaya untuk bisa merealisasikan bantuan jadup ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kemensos melalui Permensos Nomor 4 Tahun 2015. Jadi sekarang Peraturan Menteri Sosialnya tahun 2020 kita revisi bulan November kemarin. Jadi sangat singkat waktu kita sehingga Desember ini tutup tahun bisa kita realisasikan. Ini semua berkat kerja sama bukan hanya pemerintah pusat, tapi Pemkab Sumbawa melalui Pak Kepala Dinas Sosial kemudian Pak Sekda, Dinas Sosial Provinsi. Kami dari pemerintah pusat juga bagaimana menggali data usulan, verifikasi dan validasi kemudian bank penyalur. Bagaimana kami membentuk tim untuk bisa merealisasikan bantuan ini dengan cepat,” pungkasnya.

Penyerahan jadup secara simbolis juga dihadiri pejabat dari Kemenko PMK RI, Sekda Sumbawa beserta jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Sosial NTB, Kepala Dinas Sosial Sumbawa, KLU, Lotim dan lainnya. (arn)