Bantuan Dana Parpol Diduga Disalahgunakan

Bendera partai politik dipasang di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang. Dari sebelas partai politik, BPK menemukan penyalahgunaan bantuan dana partai politik. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana partai politik (parpol) di Kota Mataram. Penggunaan dana bantuan tersebut diduga tak sesuai ketentuan.

Besar bantuan yang diterima sebelas partai politik di Kota Mataram, variatif. Jumlahnya dihitung dari total suara sah pada pemilu 2014 lalu. Satu suara sah dihargai Rp4.540. Dari total dana bantuan parpol sebesar Rp 912.798.700.

Iklan

Parpol yang mendapatkan dana paling besar adalah Partai Golongan Karya sebesar Rp187.501.880. Kemudian disusul oleh PDIP dengan  bantuan dana Rp119.560.900. Berikutnya, Partai Gerindra memperoleh Rp106.344.960. Partai Demokrat memperoleh bantuan Rp90.477.660.

PPP mendapatkan bantuan Rp89.147.440 dan Partai Hanura mendapat bantuan Rp71.564.020. PKB dengan bantuan Rp 58.893.120, lalu Partai Nasdem mendapatkan bantuan Rp49.699.380 serta Partai Keadilan Sejahtera memperoleh bantuan Rp49.735.700 . Sedangkan Partai Amanat Nasional menerima bantuan dana parpol Rp47.729.020 dan paling kecil mendapatkan bantuan dana yakni PKPI sebesar Rp42.244.700.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Heri Purwanto mengatakan, pemeriksaan penggunaan dana partai politik menjadi kewenangan BPK, untuk melakukan pemeriksaan. Sebab, bantuan diterima berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Item pemeriksaan berkaitan apakah sesuai dengan ketentuan, memiliki bukti penggunaan dana dan lain sebagainya.

“Parpol dapat dana dari APBD. Kita melakukan pemeriksaan apakah sesuai ketentuan,” kata Heri ditemui, Selasa (26/3). Empat aspek yang dilihat oleh BPK dalam pemberian bantuan dana parpol, yakni tepat rekening, jumlah, penggunaan dan bukti. Dari sebelas partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Mataram, ditemukan sebagian penggunaan dana parpol tidak sesuai. Ketidaksesuaian itu seperti proporsi untuk pendidikan politik dan administrasi.

“Kalau rekening tidak ada masalah. Tidak ada yang masuk ke rekening pribadi. Jumlahnya juga sudah sesuai,” tambahnya.

Temuan ini jadi catatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Selain penggunaan bantuan dana parpol, pihaknya juga menyerahkan laporan hasil keuangan pemerintah daerah. Laporan itu sebelum dilakukan audit rinci yang nantinya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. (cem)