Bantuan BLT Covid-19 Terhambat, Kades Keluhkan Pencairan DD-ADD di Lobar Molor Tiap Tahun

Ilustrasi BLT DD (Pixabay)

Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) di Lombok Barat hampir tiap tahun dikeluhkan kades lantaran pencairannya molor. Tahun inipun pencairan DD dan ADD ini molor, sehingga menghambat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) DD. Kades pun merasa di PHP, pasalnya sesuaikan Komitmen Pemda dan KPPN saat Rakor bersama kades tahun 2020, pencairan DD tidak akan terlambat lagi tahun ini.

Kritikan disampaikan Ketua divisi hukum dan advokasi Forum Kepala Desa Gunungsari Batulayar (FK2GB) yang juga Kades Jeringo kecamatan Gunungsari Sahril. Kades yang dikenal dengan sebutan Kades satu miliar ini mengaku sudah mengajukan pencairan tanggal 5 Januari yang lalu. Namun sampai saat ini, sudah satu minggu belum ada kejelasan proses pencairan. Padahal berdasarkan rapat dengan DPK KPPN dan kementerian dalam Negeri di kantor bupati menyampaikan untuk proses percepatan pencairan tahun anggaran 2021, CV dimana pihak Desa diminta mempercepat penetapan APBDES paling terlambat 31 Desember. Akan tetapi sampai saat sekarang ini pencairan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan janji KPPN  yang memiliki leading sektor untuk pencairan dana Desa (DD). Begitupula  alokasi Dana Desa (ADD) itu dar pihak BPKAD Lombok Barat, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat informasi nya. “Dan ini yang membuat kami kecewa dan kami sangat disayangkan karena di PHP oleh para pihak yang menjanjikan kemudahan kemudahan dalam pencairan keuangan desa,”keluh dia.

Iklan

Dampak molor nya DD dan ADD ini mengakibatkan penyaluran bantuan covid-19 BLT DD molor. Karena BLT ada didalam dana desa tersebut, sehingga BLT tidak bisa disalurkan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi termasuk program yang lain menjadi  tertunda. “Dan hal seperti ini (DD dan ADD Molor) tiap tahun kami alami,”aku dia. Ia pun sangat berharap pemerintah pusat juga memperbaiki sistemnya dengan baik sehingga pemerintah daerah juga harus dievaluasi kinerjanya dalam mempermudah proses pencairan keuangan Desa bagi desa yang sudah memenuhi persyaratan pencairan. Dan bagi desa yang lain bisa menjadi motivasi dalam percepatan penggunaan keuangan desa untuk membangun desa dan menjalankan program lainnya.

Menggapi keluhan Kades ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hery Ramadhan mengakui pencairan DD-ADD masih terkendala teknis migrasi dari penerapan SIMDA ke SIPD yang masuk persyaratan. Selain itu, ada beberapa desa yang belum mengirimkan nomor rekening desa. Karena ada desa yang berubah rekening desa dan NPWP. “Jadi kendalanya soal teknis saja,”aku dia. Ia menargetkan pencairan DD bisa dilakukan bulan ini. Karena Prosesnya singkat tidak perlu ke Pemda dan di BPKAD pun hanya sebentar prosesnya.

Yang jelas, kata dia pihaknya sudah berinovasi melakukan pemangkasan Birokrasi pencairan DD dan ADD. Soal ADD misalnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKAD dan bupati, yang seharusnya secara administrasi sebelumnya Ditransfer dua kali setahun. Namun saat ini faktanya dicairkan tiap bulan dibagi untuk siltap sedangkan ADD non siltap dibagi dua. “Sekarang kembalikan saja ke regulasi, Kami tidak mau seperti itu (tiap bulan). Tapi ADD ini dicarikan dua kali, 60 persen dan 40 persen inklud Siltap dan non siltap nya. Itu inovasi Kita,”ujar dia. Pihaknya akan memangkas birokrasi dengan tidak memerlukan persyaratan dan melibatkan entitas. (Her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional