Bantu Modal UKM di Desa, Gubernur Minta BPR Mudahkan Permodalan

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta UKM atau IKM yang ada di desa-desa se-NTB, diberikan kemudahan permodalan untuk mengembangkan produk usahanya. Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Tim Konsilidasi dan Penggabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, Rabu, 8 Juli 2020 di Pendopo Gubernur.

‘’Keberadaan BPR hingga di pelosok desa, harus mampu memberikan kontribusi modal bagi UKM dan IKM, sehingga masyarakat kita terus produktif,’’ pesan gubernur.

Iklan

Menurut gubernur, selama ini apapun bisa dibuat oleh masyarakat NTB. Bahkan sepeda listrik sudah dapat diproduksi oleh putra daerah. Makanya, pada program JPS Gemilang NTB menggunakan produk hasil UKM dan IKM di NTB.

‘’Saya berharap BPR memberikan modal di tiap desa agar mampu memproduksi sepeda listrik atau pengadaan sepeda listrik hasil karya UKM NTB,begitu juga UKM lainnya,’’ katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar BPR menampilkan kesederhanaan dan pendekatan kelokalan, agar masyarakat tidak sungkan untuk meminta modal dalam pengembangan usahanya.

Jadi lanjutnya,  peleburan atau merger delapan BPR di NTB dapat diselesaikan bulan Agustus 2020. ‘’Jangan lama-lama. Selesaikan proses itu secepatnya, pada tanggal 17 Agustus dapat diluncurkan,’’ tegasnya.

Gubernur meminta agar segala kendala dan hambatan dalam proses peleburan baik secara administrasi dan teknis dikoordinasikan dengan Asissten II dan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB.

Sementara itu, Ketu Tim Konsilidasi PD BPR NTB  Lalu Suwandi Arwan mengatakan, PD. BPR NTB sesuai Perda 10 tahun 2016. Proses penggabungan dan perubahan dari PD ke PT ini sedang proses finalisasi.

Menurutnya, proses konsilidasi terus dilakukan begitupun kelengkapan administrasi serta perumusan hal teknis lainnya. Persiapan seperti legalitas perusahaan, sistem IT nya dan termasuk persiapan SDM akan diselesaikan.

  Amman Mineral Serahkan Bantuan Sosial ke Sejumlah Panti Asuhan di Pulau Lombok

“Insya Allah pada bulan Agustus 2020, akan kita luncurkan,” katanya.

Penggabungan delapan BPR se NTB yang dileburkan menjadi PT.BPR NTB berjenjang. Ia juga menjelaskan tentang kepemilikan saham Pemda NTB ada 51 persen sedangkan Kabupaten/Kota 49 persen. Peleburan ini juga sesuai petunjuk OJK Mataram didalam terkait penyusunan rancangan peleburan ini.

Dijelaskan bahwa konsen BPR selama ini kepada UKM dan pengusaha kecil. Di NTB total penyebaran kredit dari hasil per Juni 2020 total aset BPR ada Rp750 miliar, dengan outstanding kredit Rp625miliar. Sehingga ada 61 persen total kredit ini ke UMKM. ‘’Konsentrasi kami memang membantu UMKM,’’ ujarnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here