Bantah Penyimpangan Dana BOS, Pejabat Kemenag NTB Diklarifikasi Kepolisian

Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin, S. Sos, M.Pd., membantah adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah di daerah ini. Ia mengatakan salah satu pejabat Kemenag NTB telah diminta klarifikasinya oleh Polda NTB mengenai persoalan ini.

“Saya belum dapat laporan. Memang saya dengar Ombudsman, benar ndak Ombudsman berkesimpulan seperti itu. Jadi tempat penyimpangan realisasinya, saya belum melihat,” kata Nasruddin dikonfirmasi usai menghadiri acara di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis, 22 November 2018 siang.

Iklan

Nasruddin menjelaskan penyaluran dana BOS untuk madrasah mulai dari tingkat Madrsah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA) langsung ke rekening madrasah bersangkutan. Sehingga, ia mempertanyakan dari sisi mana adanya  penyimpangan.

“Mendengar berita dari koran dan beberapa penyampaian. Bahkan Kabid Madrasah yang menangani pendidikan madrasah di NTB pernah diminta klarifikasi juga ke Polda,” ungkapnya.

Mantan Kepala Kemenag Lombok Timur (Lotim) ini mengklaim penggunaan dana BOS madrasah untuk pembelian buku pelajaran kurikulum 13 sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag.

Dalam juknis tersebut, kata Nasruddin dijelaskan dana BOS  dapat dipergunakan untuk membeli buku kurikulum 13 yang sudah diterapkan atau  diberlakukan di seluruh Indonesia. Bahwa kurikulum 13 menjadi kurikulum wajib seluruh satuan pendidikan di NTB maupun seluruh Indonesia.

Sehingga dana BOS  tahun 2018 ditingkatkan jumlahnya. Untuk MI itu Rp800 ribu, MTs Rp1.000.000 dan MA Rp1,4 juta. “Tahun lalu jumlahnya tidak segitu. Nah, dikandung maksud selain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah menambah jumlah dana BOS itu dan dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas pendukung. Sarana prasarana termasuk pemenuhan kepemilikan buku kurikulum 13. Karena semangatnya satu anak satu buku kali jumlah mata pelajaran. Sehingga jumlah dana BOS itu harus dibelikan buku sebanyak 20 persen,” jelasnya.

Namun jika sebagian buku sudah ada, maka sebagian yang dibeli.  Nasruddin juga membantah adanya dugaan pemaksaan membeli buku pada salah satu penerbit.

“Kami tidak menemukan siapa yang memaksa. Kita pernah menanyakan kepada seluruh Kakan Kemenag kabupaten/kota se NTB, mereka bilang tidak pernah kita memaksa. Silakan mereka beli, dimanapun,” tambahnya.

Di lapangan, kata Nasruddin ditemukan tidak hanya satu penerbit. Tetapi banyak penerbit atau penyedia buku yang ditemukan. Kaitan dengan pengadaan buku dari dana BOS ini, Nasruddin mengatakan pihaknya hanya membutuhkan kebenaran bahwa sekolah benar-benar membeli buku.

“Benar ndak mereka beli buku dengan menunjukkan kuitansi pembelian. Dia harus menunjukkan kuitansi pembayaran. Dimanapun dia membeli,  silakan,” katanya.

“Kita ingin madrasah ini memiliki fasilitas, sarana prasarana yang lengkap. Termasuk kepemilikan buku yang harus diberikan kepada anak maupun guru yang ada di perpustakaannya,” tandasnya.

Ombudsman Perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi dan penyimpangan proses pencairan dana BOS di ribuan sekolah madrasah di NTB. Dari hasil investigasinya, seluruh madrasah di NTB mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah diharuskan membeli buku umum sebesar 20 persen dari dana BOS. Pembelian buku itu menjadi syarat pencairan dana BOS tahap kedua di tahun 2018 ini. (nas)