Bantah Lamban, Pemprov Ingin Penyelesaian Aset Gili Trawangan Paripurna

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membantah lamban dalam penyelesaian bentuk kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan setelah dilakukan pemutusan kontrak produksi dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Pemprov menyatakan Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan yang telah dibentuk sedang bekerja menyelesaikan persoalan ini.

‘’Teman-teman Satgas terus bekerja. Semua sisi bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman masih bekerja, mengkaji, mempertimbangkan yang terbaik bagi semua. Kita ingin penyelesaiannya paripurna,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 21 September 2021.

Iklan

Sekda mengatakan, belum adanya formula bentuk kerja sama pemanfaatan aset Gili Trawangan, bukan berarti Pemda lamban. Ia menegaskan, Pemprov melalui Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan tetap bekerja cerdas, cepat dan tepat.

‘’Dikira kita berlama-lama, tidak juga. Kita ingin segera menyelesaikan ini konkretnya bagaimana. Teman-teman tim Satgas yang sudah dibentuk sedang bekerja,’’ terangnya.

Pascadikirimnya surat pemutusan kontrak ke PT. GTI, Sekda mengatakan belum mendapatkan informasi apakah investor tersebut melakukan gugatan atau tidak. ‘’Belum ada. Belum tahu saya respons GTI,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., mengatakan Pemprov akan melihat masalah pola kerja sama aset tersebut setelah putus kontrak dengan GTI secara hati-hati. Supaya masyarakat merasa setelah tidak ada GTI, dan bekerja sama dengan Pemda, mereka merasa lebih baik.

“Yang paling awal, Pemda harus berkontribusi dalam memperbaiki dulu. Sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Kalau soal kontribusi nantilah dipikirkan,” kata Gubernur.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov NTB menargetkan penerimaan pendapatan sebesar Rp150 miliar dari pengelolaan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Target tersebut telah dimasukkan dalam APBD-P 2021 yang telah ditetapkan DPRD NTB, beberapa hari lalu. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional