Bansos Covid-19 Rawan Penggelembungan Harga

Munif. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB sedang menelaah laporan aduan pengadaan item ikan teri pada program Bansos JPS Gemilang tahap II dan III tahun 2020. Proses pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 rentan penyimpangan. Salah satunya dengan modus penggelembungan harga. “Potensi markup bisa muncul,” ungkap Asintel Kejati NTB Munif dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 18 September 2020.

Aduan pengadaan ikan teri, sambung dia, masih dalam tataran pengumpulan bahan keterangan dan data. Menurutnya, proses pengadaan di masa pandemi Covid-19 ini punya kelonggaran. Sebab kebutuhan ketersediaan barang yang butuh cepat. Pedomannya pada SE LKPP No3/2020. Yang mana rekanan pengadaan pada katalog elektronik dapat ditunjuk walaupun HPS belum ditentukan.

Iklan

“Pihak rekanan bisa ajukan hitungannya sendiri ke instansi yang bersangkutan tanpa melalui proses lelang. Harus dilihat harga kewajaran dan juga harus perhatikan anggaran yang tersedia,” paparnya. Berdasarkan hal tersebut, berlaku juga pada pengadaan item ikan teri kering pada JPS Gemilang tahap II dan III. Menurutnya, harga kewajaran pengadaannya harus langsung diaudit Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). Dalam hal ini Inspektorat Provinsi NTB.

“Jadi ketika ada penyimpangan, yang dikedepankan itu penyelesaian melalui APIP pidana itu pilihan terakhir,” sebut Munif. Hasil Pulbaket proyek pengadaan tersebut masih ditelaah. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Inspektorat mengenai apakah ada atau tidaknya temuan. Baik itu temuan kesalahan administrasi, atau temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Masih ada batas waktu untuk mengembalikan. Tergantung seperti apa hasil auditnya. Kalau di kita hanya sebatas apakah ada atau tidaknya penyimpangan. Kalau misalnya ada, kita harus temukan peristiwa pidananya berikut minimal dua alat buktinya,” papar Munif. Pada proyek pengadaan ikan teri JPS Gemilang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bekerjasama dengan PT GNE selaku BUMD. Pengadaan ikan teri kering dianggarkan Rp2,8 miliar pada JPS tahap II. PT GNE diberi tugas menggandeng 20 IKM produsen ikan teri kering jenis lore.

Setiap paket JPS berisi 250 gram ikan teri kering seharga Rp19 ribu. Total penyaluran pada tahap II sebanyak 125 ribu paket. Pada tahap III dengan sasaran 120 ribu penerima, anggaran yang digelontorkan Rp2,4 miliar dengan harga setiap paket ikan teri kering Rp15 ribu. (why)