Bank Sampah Vakum Dua Bulan, Target ‘’Zero Waste’’ Harus Diikuti Keseriusan

Ilustrasi Penanganan Sampah di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Akibat pandemi Covid-19, aktivitas bank sampah di NTB sempat vakum hampir dua bulan. Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin, SE menuturkan dari kunjungan ke daerah-daerah sebelum Covid-19, masyarakat mulai antusias dengan program NTB Zero Waste.

Namun, ia khawatir jika Pemda lemah menyuarakan program ini, antusiasme masyarakat akan kembali lemah. ‘’Program ini sudah bagus, tinggal melengkapi prosesnya. Perlu ditingkatkan kampanyenya,’’ kata Syawaludin dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 22 Juni 2020 .

Iklan

Menurutnya, target ambisius program zero waste yaitu pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2023 harus diikuti keseriusan program yang dilakukan Pemda.

Berbicara industri pengolahan sampah di NTB, entah itu menjadi energi atau produk-produk lainnya masih panjang. Sebelum menuju hal tersebut harus dimatangkan pola di bawah terlebih dahulu.

Ekosistem industrialisasi pengolahan sampah harus dibangun dari masyarakat. Mulai dari  kesadaran masyarakat, proses pemilahan sampah  dari rumah tangga, kemudian proses transportasi sampai pusat pengolahannya.

‘’Kalau proses di bawah tak dibangun. Maka kita juga masih jauh berbicara tentang hal tersebut,’’ ucapnya.

Apalagi berbicara masalah anggaran zero waste yang kena rasionalisasi. Syawal mengatakan hal ini pasti akan berpengaruh terhadap pencapaian target. Sehingga perlu dicari cara-cara kreatif yang lain agar target zero waste dapat tercapai.

‘’Kalau kita lihat di NTB belum gereget dari sisi penganggaran dan pelaksanaan program. Provinsi harus lebih serius komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota. Sampah itu ada di sana. Program itu seharusnya lebih banyak dikucurkan untuk kabupaten/kota,’’ sarannya.

Ia mengatakan support provinsi harus lebih banyak ke kabupaten/kota untuk mengejar target tersebut. Pemda kabupaten/kota harus diberikan target. ‘’Tinggal bagaimana sharing antara provinsi dan kabupaten/kota,’’ katanya.

Syawal mengatakan, dengan anggaran zero waste yang mencapai Rp31,4 miliar tahun 2020 dinilai masih kecil. Karena jumlah sampah di NTB setiap hari sebanyak 3.500 ton. Apalagi sekarang, anggaran zero waste kena rasionalisasi hampir setengahnya.

‘’Pengelolaan sampah itu bukan saja bank sampah. Banyak strategi. Makanya perlu kita berkaca pada peta jalan yang seharusnya dibuat oleh NTB. Di sana ada target yang dicantumkan tinggal kita bagi,’’ imbuhnya.

Jika ada peta jalan pengelolaan sampah, maka apa yang menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota menjadi jelas. Kemudian dukungan atau support yang diberikan provinsi ke kabupaten/kota dan desa.

‘’Ada beberapa areal tanggung jawab provinsi. Itu menjadi prioritasnya. Sehingga target kita bisa dicapai. Targetnya dulu bank sampah harus ada. Sehingga jelas pengurangan sampah dari keberadaan bank sampah. Bank sampah ini tak semuanya oleh provinsi, tetapi juga kabupaten/kota dan desa,’’ tandasnya.

Syawal mengatakan, Pemerintah Pusat sudah memberikan apresiasi kepada NTB yang berani manargetkan pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen pada 2023. Sementara, Pemerintah Pusat berani menargetkan hal itu tercapai pada 2025. Ia mengatakan semangat NTB sangat luar biasa dengan berani memasang target tersebut.

Namun, perlu dibuat peta jalan pengelolaan sampah di NTB baik dari sisi pengurangan maupun penanganan. ‘’Sehingga kita tidak comot sana sini program. Satu instansi ke sana, satu instansi ke sini dan sebagainya,’’ katanya.

Dengan adanya peta jalan tersebut, semuanya secara bersama-sama memahami. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat harus lebih digencarkan kembali. Dan kerja sama dengan kabupaten/kota merupakan hal yang sangat penting untuk diseriusi.

‘’Harapannya penanganan sampah dari rumah tangga beres, di pengolahan di bank sampah juga beres. Kalau bank sampah berdiri dan berjalan dengan baik. Orang akan datang berinvestasi ke NTB untuk membangun industri pengolahan sampah,’’ tandasnya. (nas)