Bank Indonesia Segel 34 “Money Changer” Ilegal

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan aparat telah melakukan penertiban kepada tempat-tempat penukaran uang asing (money changer). Dari kegiatan ini, sebanyak 34 di antaranya di segel.

Kepala BI Provinsi NTB, Prijono, Jumat, 5 Mei 2017 menerangkan, menindaklanjuti amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB atau dikenal dengan istilah “money changer”, bekerjasama dengan Kepolisian telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia sejak batas terakhir 7 April 2017 masa peralihan ketentuan KUPVA BB yang baru.

Iklan

Penertiban tahap pertama dilakukan pada  2- 4 Mei 2017 terhadap 40 KUPVA BB tidak berizin. Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 2 KUPVA telah menghentikan kegiatannya, 4 KUPVA BB telah mengajukan izin ke Bank Indonesia, dan 34 KUPVA BB telah dilakukan penertiban dengan penutupan lokasi usaha atau penghentian kegiatan penukaran valuta asing.

“Dilakukan penyegelan,” kata Prijono.

Diketahui dari yang ditertibkan tersebut, pihak-pihak dimaksud tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun juga berusaha sebagai toko emas, pengusaha tour & travel, maupun usaha lainnya seperti toko kelontong, ponsel dan pakaian.

“Pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap kooperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh KUPVA yang disegel, telah ditempelkan stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin usaha KUPVA ke BI. Selanjutnya BI akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut.

Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP.

Sebagaimana diketahui, sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA BB tidak berizin tersebut, BI telah melakukan upaya persuasif secara masif melalui himbauan untuk mengajukan izin.

Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud, untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada BI.

Selain itu, BI juga melakukan publikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaaan terhadap KUPVA BB tidak berizin. Selanjutnya, BI menghimbau agar pelaku KUPVA BB tidak berizin lainnya segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengajukan izin ke BI.

“Pengurusan izin di BI gratis tanpa dipungut biaya apapun,” ujarnya.

Kegiatan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan di NTB. Bank Indonesia bersama Kepolisian akan terus melakukan evaluasi atas kegiatan penertiban yang telah dan akan dilakukan. Ke depan, BI akan terus memantau kegiatan penukaran valuta asing tidak berizin secara masif melalui seluruh kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Di samping akan melanjutkan ke proses hukum apabila terdapat KUPVA BB yang melakukan tindak kejahatan.

Kepada penyelenggara penukaran valuta asing maupun masyarakat diminta agar berhati-hati apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan BI. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here