Bank Dunia dan Pusat Fokus Kembangkan Infrastruktur 13 Kawasan Pariwisata di Lombok

Kawasan Mandalika salah satu dari 13 destinasi wisata di Lombok yang menjadi prioritas Bank Dunia dan Pemerintah Pusat untuk dikembangkan. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Bank Dunia dan Pemerintah Pusat fokus mengembangkan 13 kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Bank Dunia bersama Pemerintah Pusat melalui Indonesia Tourism Development Program (ITDP) menetapkan Lombok sebagai salah satu lokasi selain Borobudur dan Danau Toba.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Azhar, MM, Minggu, 28 April 2019  menjelaskan, Pemprov NTB telah diundang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas masalah ini akhir pekan kemarin. Hadir pada rapat tersebut Kementerian PUPR, Kepala Dinas PUPR NTB, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB dan Bappeda NTB.

Iklan

Azhar menjelaskan, ITDP sudah dimulai sejak 2016. Tujuan program ITDP, untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata. Kemudian  meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional yaitu Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba.

Azhar menyebutkan khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke tigabelas kawasan prioritas yang akan dikembangkan tersebut adalah Senggigi, Tanjung,  kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram, Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Guling, Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah.

Selain itu, Tanjung Aan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun Lombok Timur. ‘’Semua kabupaten/kota yang dilibatkan menjadi delineasi dengan fokus sebagaimana yang ditetapkan,’’ terang Azhar.

Azhar mengatakan, tim koordinasi pusat mendorong pembentukan Pokja di tingkat daerah. Kemudian Pokja dapat didanai melalui dana dekon dari Bappenas. Hasil rapat di Bappenas, tim konsultan perlu berkoordinasi dengan daerah guna mendapatkan informasi apakah yang mereka rencanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan Pemprov NTB khususnya di Lombok.

‘’Terkait dengan development scenario, perlu melibatkan swasta,’’ bebernya.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan ini mengatakan, selain ITDC dan Bandar Kayangan, mungkin ada swasta lain yang berperan. Sehingga pendanaan pembangunan Lombok ini tidak hanya dari Loan tapi membuka kemungkinan dari APBD I/II, termasuk dari swasta.

Azhar menambahkan, 16 Mei 2019 akan dilakukan diskusi dengan eselon 1 di Bappenas. Pada akhir Juni pertemuan tingkat menteri sekaligus akan mengundang Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan kapasitas masyarakat di Pulau Lombok, NTB mendapatkan dukungan dana dari Bank Dunia lewat  ITDP. Program ini dibiayai Bank Dunia bersama Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan tiga destinasi wisata prioritas di Indonesia.

Yakni KEK Mandalika, Boroburur dan Danau Toba. Bank Dunia dan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk tiga daerah tersebut. Karena sudah ada dukungan dari bank dunia dan pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur dasar di Pulau Lombok.

Maka anggaran yang bersumber dari APBD NTB  akan dialokasikan untuk memantapkan jalan provinsi yang ada di Pulau Sumbawa. Bukan hanya jalan provinsi, kata Ridwan, tetapi juga akan dipergunakan juga untuk memperbaiki banyaknya jembatan provinsi yang rusak akibat bencana di Pulau Sumbawa.

Ridwan menjelaskan tidak ada pembukaan jalan baru yang akan dilakukan Pemprov NTB. Anggaran sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan bertahap selama tiga tahun tersebut akan fokus digunakan memperbaiki jalan dan jembatan provinsi yang rusak di Pulau Sumbawa. (nas)