Bank Daerah Terancam Turun Kelas, NTB Buka Kesempatan Investor Tanamkan Modal dengan Porsi Terkendali

Sembirang Ahmadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bank NTB Syariah terancam turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jika sampai tahun 2024, tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minum sebesar Rp3 triliun. Untuk memenuhi modal inti tersebut, telah disiapkan lima strategi, salah satunya memberikan kesempatan kepada investor untuk berkontribusi menanamkan modalnya di Bank NTB Syariah dengan porsi terkendali.

‘’Bank NTB telah melakukan upaya-upaya, pertama sosialisasi strategi roadmap menuju modal inti Rp3 triliun dihadiri para Sekda se-NTB. Ada lima strategi,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Iklan

Sekda menyebutkan, lima strategi yang diambil untuk menyelamatkan Bank NTB Syariah agar dapat memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun pada 2024. Pertama, penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk penambahan aset-aset. Kedua, dividen tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi dikembalikan sebagai penambahan penyertaan modal daerah.

Ketiga, konsolidasi BUMD yang dimiliki. Keempat, Bank NTB Syariah secara manajemen akan menjalin kerja sama dengan bank-bank atau lembaga. keuangan syariah lainnya. “Kemudian kelima, membuka kesempatan investor berkontribusi dalam porsi yang terkendali,” katanya.

Gita menjelaskan, pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi Bank Umum Pasal 8 Ayat 5 yang menegaskan bagi bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun.

Semula, pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun tersebut harus terpenuhi tahun 2022. Namun, akibat pandemi Covid-19, ada relaksasi bahwa kewajiban pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun di tahun 2022, bergeser menjadi 2024.

Sekda menyebutkan, saat ini jumlah modal inti yang dimiliki Bank NTB Syariah baru sebesar Rp1,4 triliun. Sehingga, masih ada kekurangan sebesar Rp1,6 triliun untuk mengejar modal inti sebesar Rp3 triliun.

Para Wakil rakyat di DPRD NTB mendorong agar pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk berpikir pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah tersebut. “Jika modal inti minimum tidak terpenuhi maka konsekwensinya Bank NTB Syariah akan ter-down grade atau turun kelas menjadi BPR, yang mana artinya kegiatan usahanya menjadi terbatas. Sekarang modal inti bank NTB Syariah baru terpenuhi 1,374 triliun. Sisanya 1,626 triliun harus bisa dipenuhi dalam 3 tahun ke depan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi.

Sembirang menyampaikan kewajiban pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah sebesar Rp 3 triliun tersebut telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi Bank Umum Pasal 8 Ayat 5 yang menegaskan bagi Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024 mendatang.

Lanjut Sembirang, tujuan dari POJK tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan untuk mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Itulah mengapa Bank NTB Syariah harus diselamatkan. Selama ini Bank NTB Syariah telah menunjukkan progress yang menggembirakan baik dari sisi aset, pembiayaan dan (dana pihak ketiga) DPK nya. Di tengah persaingan industri perbankan yang ketat, aset Bank NTB Syariah mampu tumbuh 21,05 persen, pembiayaannya tumbuh sebesar 14,85 perse dan DPK-nya 8,69 persen,” paparnya.

“Di banding bank konvensional di NTB, porsi DPK Bank NTB lebih besar 22 persen. Hanya saja porsi kreditnya yang masih harus terus digenjot supaya terus bisa kompetitif. Dari total 26 BPD di Indonesia, hanya dua yang syari’ah, yaitu Bank NTB dan Bank Aceh. Sementara pertumbuhan perbankan syariah, terutama di NTB, sangat baik. Porsi pembiayaan syari’ah di NTB 66 persen bersumber dari Bank NTB Syari’ah,” sambungnya.

Namun melihat kondisi keuangan daerah di masa Pandemi ini, ia menyadari dirasakan cukul berat untuk bisa memenuhi modal inti tersebut. Sebab APBD sendiri masih tergantung pada Dana Transfer, sementara selama Covid-19 ini dana Transfer juga dirasionalisasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Disisi lain PAD juga sudah terbebani kewajiban untuk mencicil Perda Jalan sebesar Rp 750 miliar sampai 2022. “Inilah tekanan fiskal kita, berat sekali,” katanya.

Maka dari itu, Pimpinan Fraksi PKS di DPRD NTB itu mendorong harus ada upaya Pemda dan DPRD keluar dari tekanan tersebut. Dimana Pemda harus kembali menormalkan APBD dengan pengelolaan belanja yang berkualitas dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Seperti mengevaluasi aset-aset yang tidak produktif untuk digenjot sebagai penerimaan.

“Saya pribadi mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aset-aset yang tidak produktif untuk dilepas atau diberikan saja ke Bank NTB dan dihitung sebagai tambahan penyertaan modal, dari pada mangkrak . Sedangkan untuk menormalkan APBD, saya juga mendorong Pemda untuk melakukan upaya kolaborasi dengan BUMN yang menyiapkan fasilitas bantuan untuk program penanganan infrastruktur di bawah koordinasi Kemenkeu,” pungkasnya. (nas/ndi)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional