Banjir Lotim Jadi Pelajaran, Bukit Jangan Digunduli untuk Tanam Padi dan Jagung

Mataram (suarantb.com) – Banjir bandang di empat kecamatan di Lombok Timur hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menggunduli bukit, demi dijadikan lahan menanam tanaman semusim seperti padi dan jagung. Seperti bukit yang berada di Desa Ekas Kecamatan Jerowaru, yang telah dialihfungsikan menjadi lahan tanaman jagung oleh warga.

Hal tersebut dikatakan  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  NTB, Madani Mukarom, Selasa, 21 November 2017.

Iklan

“Bukit habis ditanami tanaman semusim, ada alih fungsi lahan lah. Tanaman kayunya diganti dengan tanaman semusim. Maunya kan tumpang sari, tapi bedalah hasilnya. Kalau buka hutan misalnya 10 ton, kalau gak dibuka 6 ton. Makanya masyarakat tergiur untuk buka lahan,” ungkapnya saat dihubungi melalui panggilan telepon.

Menurutnya, masyarakat telah menjadi korban provokasi sejumlah oknum yang mengajak untuk membabat habis tanaman di bukit. Untuk kemudian diganti dengan padi dan jagung, dengan iming-iming hasil yang lebih banyak.

“Kalau tumpang sari kan tetap mendapatkan hasil, ada kayu juga nanti kan lingkungan terjaga. Tapi masyarakat terprovokasi, tergiur dengan hasil lebih banyak. Padahal sebenarnya lahan kering berbukit itu kan utamanya ditanami tanaman kayu, yang lain cuma tambahan,” imbuhnya.

Meski padi dan jagung menghasilkan, Madani menilai masyarakat lebih bisa memperoleh untung banyak jika menanam tanaman rempah seperti jahe dan kunyit, yang harga jualnya lebih mahal. Namun, sayangnya masyarakat terlalu fokus pada padi dan jagung. Sehingga abai pada potensi tanaman lain yang juga bisa dibudidayakan.

“Begitu disuruh buka, dapatnya sekian per hektar, langsung dilakukan tanpa berpikir panjang. Walaupun itu lahan hak milik, tapi seharusnya diatur, meski sudah kita larang tetap terjadi juga. Kayak di Bima itu kan Rp 600 miliar dapat dari tanaman semusim, tapi kerugiannya sampai Rp 3 triliun,” ungkapnya.

Luas hutan di Pulau Lombok sendiri dijabarkan Madani hanya sekitar 15 persen dari luas NTB. Dimana luas ini tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang yang mensyaratkan 30 persen dari luas wilayah. Jika tutupan lahan di Lombok mencapai 30 persen, maka kestabilan lingkungan akan terjaga.

“Harus banyak ruang terbuka hijau, sampai tutupannya 30 persen. Entah itu berupa hutan atau kebun, yang penting banyak pohonnya. Tutupan 30 persen itu lingkungan akan stabil,” tandasnya. (ros)