Bangunan di Tiu Kelep Dikeluhkan Wisatawan

Tanjung (Suara NTB) – Dukungan Pemprov NTB untuk menata objek wisata di Lombok Utara tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan masyarakat. Salah satunya bangunan yang dibangun oleh Dinas Pariwisata NTB pada tahun 2017 lalu di kawasan wisata air terjun Tiu Kelep, Kecamatan Bayan.

Kepada wartawan Kamis, 17 Mei 2018, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara, H. Muhammad, S.Pd., mengakui pihaknya telah menerima keluhan dari masyarakat perihal bangunan milik provinsi. Warga yang mengelola kawasan wisata Tiu Kelep memprotes, karena view dan keindahan Tiu Kelep terhalang akibat bangunan yang dikerjakan tahun 2017 lalu itu.

Iklan

“Ada bangunan di Tiu Kelep, itu dibangun oleh Provinsi (Dinas Pariwisata NTB). Sekarang oleh sekretaris desa atau pihak desa di sana, termasuk keluhan wisatawan, itu menghalangi pandangan,” ujarnya.

Muhammad menyatakan, Pemda KLU melalui Disbudpar akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB perihal bangunan tersebut. Pasalnya, panorama Tiu Kelep dinilai lebih baik, lebih elok dipandang sebelum berdiri bangunan daripada setelah bangunan itu dikerjakan. “Ya kalau permintaan masyarakat di sana, minta dibongkar. Cuma kan kita masih harus koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi dulu, karena baru 2017 kemarin dibangun,” sambungnya.

Muhammad menilai dukungan anggaran dari provinsi dan pusat untuk membangun fasilitas wisata di KLU sangat membantu bagi pembentukan objek wisata KLU. Namun diharapkan, dalam proses membangun fasilitas umum tersebut agar dikomunikasikan dengan dinas atau bahkan disesuaikan dengan harapan masyarakat.

Muhammad menilai, fasilitas wisata di KLU masih banyak kekurangan. Sebut saja toilet atau tempat mengganti pakaian bagi warga yang akan berenang. Fasilitas lain seperti area parkir yang memadai juga masih memerlukan dukungan dari pemerintah.

“Kita akui bahwa fasilitas kita sangat terbatas, itulah yang kita benahi. Alokasinya juga sangat tergantung dari kemampuan anggaran daerah,” imbuhnya.

Dispar dalam menyediakan fasilitas di objek wisata ini tidak ingin mengistimewakan salah satu lokasi dibanding lokasi lainnya. Baginya, jika anggaran memungkinkan maka setiap objek wisata agar memperoleh dukungan secara bertahap.

Selain itu, dukungan dan sinergitas dari stakeholder dalam menata pariwisata juga sangat diperlukan. Sebab dalam menata obyek wisata, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah tetapi pihak perusahaan/swasta juga bisa membantu dengan membangun fasilitas dari dana corporate social responsibility yang dimilikinya. (ari)