Bangun Sektor Pariwisata, Peranan Pemerintah Dinilai Masih Kecil

Desa Wisata Jeruk Manis merupakan salah satu objek wisata di Lotim yang banyak dikunjungi wisatawan. Dalam membangun sektor pariwisata di Lotim, peranan masyarakat cukup besar. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Peranan pemerintah dalam membangun sektor pariwisata di Lombok Timur (Lotim) dinilai sejauh ini masih relatif kecil. Paling banyak berbuat justru dari kalangan bawah, yakni dari para pelaku-pelaku wisata dan kelompok-kelompok sadar wisata. Semangat mengembangkan pariwisata di Lotim dianggap lebih besar dari kalangan grass root dibandingkan dengan pemerintah.

Demikian dikemukakan Pelaku Wisata Lotim, Yogi Islanta kepada Suara NTB usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) masalah kepariwisataan di Loyok, Senin, 20 Januari 2020. “Metode pendekatan pembangunan pariwisata Lotim ini banyak bottom up, masyarakat justru yang sangat gencar untuk promosi wisata, sedangkan pemerintahnya lambat,” ungkapnya.

Iklan

Dalam FGD ini, tambahnya, para pelaku wisata di Kabupaten Lotim berhasil mengidentifikasi  tiga persoalan besar pada sektor pariwisata Lotim. Persoalan besar ini adalah masalah tata kelola destinasi, digital marketing pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Guna mengatasi tiga problem besar ini, tambahnya, para pelaku wisata Lotim ini menawarkan sejumlah solusi. “Dengan gerakan kolektif grass root, dalam dua bulan akan bisa diselesaikan,” ungkap Ketua Panitia FGD yang juga pelaku wisata Desa Sapit Yogi Isnanta.

Yogi menerangkan menyambut kunjungan wisatawan tahun 2020 harapannya semua masalah tentang kepariwisataan tersebut bisa selesai. “April kan sudah mulai high season,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Lotim Muhir, SPd., mengakui penilaian pelaku wisata terhadap pemerintah. Menurutnya, tujuan akhir dari pembangunan itu adalah bagaimana masyarakat bisa sukses berdiri di kaki sendiri. Namun, apa yang terjadi di Lotim diakui tiingkat kesadaran masyarakat sudah luar biasa. “Hal ini layak kami  apresiasi dan kami tidak risih mengakui hal itu,” ungkapnya.

  Kalahkan Jepang, Lombok Harus Pertahankan Kearifan Lokal

Tugas pemerintah sambungnya bukanlah eksekutor tapi regulator. Kalau sudah tertata pariwisata dengan baik dan masyarakat melakukan aktivitas promosi wisata dengan baik secara digital, maka bisa mengurangi peran pemerintah. Itu artinya, sudah muncul kesadaran secara kultural di bawah dan bukan struktural. “Kalau struktural itu tidak langgeng, karenanya destinasi yang dibangun dengan prakarsa masyarakat akan jauh lebih langgeng daripada pemerintah yang membangun,” terangnya. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here