Bangun Rumah Korban Gempa, Gubernur Buat Terobosan Libatkan 1.000 Pengusaha Konstruksi

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/aan)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflmansyah, SE, M.Sc membuat terobosan agar dana bantuan tahap pertama bagi korban gempa  yang sudah dicairkan dapat segera digunakan membangun rumah. Langkah terobosan yang dilakukan dengan melibatkan pengusaha jasa konstruksi yang berada di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB.

‘’Pembangunan rumah segera dilakukan. Sehingga dalam sebulan ini ketika datang musim hujan masyarakat keluar dari tenda untuk kembali ke rumahnya,’’ kata gubernur saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah korban gempa di Kantor Gubernur, Selasa, 23 Oktober 2018 siang.

Iklan

Pada kesempatan tersebut turut diundang Kadin NTB, Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi), Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) NTB, Gapeksindo dan lainnya. Hadir juga BPKP, Polda, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Dalam pertemuan tersebut ada komitmen dari Kadin untuk melibatkan 1.000 pengusaha untuk menyelesaikan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Gubernur mengatakan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, huntara dan huntap bagi korban gempa harus segera dituntaskan. Bahkan Presiden menargetkan pembangunan rumah korban gempa dapat tuntas dalam waktu enam bulan.

Namun ada kendala yang ditemukan di lapangan. Karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensyaratkan rumah tahan gempa, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Dalam praktiknya kelihatan sederhana tapi menjadi rumit.

‘’Mudah-mudahan dengan kita bertemu ini, saya sudah ngomong dengan Menteri (PUPR) tadi malam.Teman-teman menjamin tahan gempa. Supaya teman-teman (pengusaha) ini langsung bekerja karena uangnya ada. Kecuali kalau uangnya nggak ada. Yang mau bekerja ada tapi takut karena tak pernah ketemu,’’ kata gubernur.

Ketua Kadin NTB, Ir. H. L. Heri Prihatin mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mempersiapkan secara kolektif kaitan dengan penyiapan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kembali rumahnya. Fungsi Kadin, katanya, untuk menjaga stabilisasi dan ketersediaan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan pascagempa.

Lambatnya pembangunan rumah korban gempa, kata Heri karena semua terjebak oleh juklak dan juknis yang mengikat pada satu konsep. Mestinya, sejak awal ada pilihan-pilihan sehingga para pengusaha yang berada di bawah Kadin dapat digerakkan atau mengeroyok pembangunan rumah korban gempa. ‘’Bukan didominasi sama satu sisi saja. Itu kelihatan mandeknya di situ,’’ katanya.

Heri mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan rumah korban gempa, Kadin akan mengerahkan 1.000 pengusaha untuk melaksanakan pembangunan.  Apakah itu aplikator Risha, kontraktor dan siapa saja boleh berpartisipasi sesuai syarat-syaratnya.

‘’Kami Kadin ini induk organisasi. Semua organisasi, Gapensi, REI, Gapeksindo, kami akan mendorong untuk terlibat. Misalnya, 1.000 kontraktor atau aplikator bekerja, 10 unit saja kita beri maka sudah 10.000 unit rumah bisa dikerjakan. Apalagi kalau 20 unit per satu kontraktor. Maka 20.000 rumah yang terbangun. Kan lebih cepat lebih baik selesai,’’ ujarnya.

Untuk keterlibatan pengusaha dalam mempercepat pembangunan rumah korban gempa ini, pihaknya tak ingin terjebak. Pemerintah diharapkan segera membuat aturan. ‘’Kami tak mau terjebak melanggar aturan. Silakan pemerintah membuat aturan. Kami hanya membantu,’’ katanya.

Paling tidak, kata Heri, ada penyempurnaan juklak dan juknis. Supaya pelibatan pengusaha jasa konstruksi dalam mempercepat pembangunan rumah korban gempa  tak melanggar juklak dan juknis. ‘’Kalau tak ada di juklak, kita kerja bagaimana,’’ tanyanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Dr.Ayi Riyanto mengatakan, sejak awal adanya Inpres No. 5 Tahun 2018, pihaknya mengawal dari sisi akuntabilitas penggunaan dana bantuan penanganan bencana. Dalam mengawal penggunaan dana bantuan, BPKP melihat dari sisi ekonomis, efektif, efisien dan ketaatan (3E dan 1K).

‘’Ketika anggaran pemerintah dialokasikan, harus dipastikan 3E dan 1K tercapai. Perkara prosedurnya berubah, karena yang membuat BNPB, yang mengawal kualitas adalah Kementerian PUPR. Kami akan mengawal apakah benar uang itu digunakan 3E dan 1K,’’ katanya.

Mengenai ketaatan, artinya ada aturan-aturan yang harus ditaati. Jika aturan ditaati maka tak jadi masalah. ‘’Tadi adalah kesepakatan beberapa pihak yang punya kewenangan untuk itu,’’ ujarnya.

Ayi menambahkan, BPKP juga mengawal risiko. Pertama, risiko  keterlambatan. Ia mengatakan, Pemda  hanya punya waktu sampai Februari. Sejak awal, pihaknya terus memberikan masukan ke pemerintah daerah dengan adanya risiko itu, percepatan-percepatan harus dilakukan.

Kedua, risiko kualitas. Dalam Inpres mengatakan bahwa rumah yang dibangun harus tahan gempa. Berarti kualitasnya tahan gempa. ‘’Yang menjaga kualitas adalah PUPR. Ketika itu tak dijaga maka risiko kualitas bisa terjadi,’’ terangnya.

Ketiga, risiko keselamatan. Ketika kualitas tidak dijaga, suatu saat nanti jika  ada gempa ada masyarakat yang jadi korban. ‘’Makanya harus dijaga kualitasnya,’’ ujarnya mengingatkan.

Keempat adalah risiko hukum. Kaitan dengan hal ini  ada Kepolisian dan Kejaksaan yang akan mengawal dari sisi hukum. Namun, Polda dan Kejati akan melihat hukum yang ada sekarang seperti apa. ‘’Harus disesuaikan,’’tandasnya. (nas)