Balon Perseorangan Terbukti Beli Dukungan Terancam TMS

Itratip (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mengingatkan kepada pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada serentak 2002 yang maju dari jalur perseorangan agar tidak memperoleh dukungan dengan membeli suara atau dukungan berupa salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat.

Pasalnya, jika hal itu dilakukan dipastikan perbuatan tersebut melanggar aturan. Karena dukungan yang diterima calon perseorangan harus bersifat murni dari pemilih tanpa unsur paksakan apa pun sepertinya memberi atau menjanjikan sesuatu.

Iklan

“Dukunga harus diperoleh atau dikumpulkan balon perseorangan tidak boleh diperoleh dengan jalan praktik politik uang,” tegas Komisioner Bawaslu NTB, divisi SDM, organisasi dan sosialisasi, Itratip pada Kamis, 6 Februari 2020 kemarin.

Ditegaskan, jika nanti dalam proses verifikasi faktual dilakukan oleh KPU dan perangkatnya, diterangai ada dugaan dukungan yang diperoleh dengan cara melakukan praktik politik uang. Maka dipastikan Bawaslu akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sesuai aturan berlaku.

Jika dari hasil penyelidikan itu dipastikan ada praktik politik uang dilakukan balon perseorangan tersebut. Maka ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan bagi pelanggar. Dan sanksi dikenakan sangat terbuka kemungkinan balon perseorangan itu yang didiskualifikasi, artinya, balon perseorangan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Pasalnya, tidak boleh ada praktik politik uang meraih dukungan,” tegasnya. Itratif memastikan Bawaslu tidak akan mentolerir ada praktik politik uang atau money politik di Pilkada. Mereka terbukti melakukan praktik politik uang harus siap menerima sanksi, jika terbukti melanggar.

Dia menambahkan, untuk masyarakat yang merasa tidak mendukung, namun namanya tercantum dalam daftar dukungan balon perseorangan, memiliki hak untuk melaporkan itu ke Bawaslu. Sebab itu, verifikasi faktual dibutuhkan. Sehingga nantinya di proses verifikasi faktual inilah yang memastikan apakah masyarakat itu mendukung atau tidak.

“Bawaslu melakukan pengawasan berkaitan dengan mahar politik dan dukungan balon independen yang tidak boleh menggunakan uang,” ucapnya.

Masyarakat yang dapat memberikan dukungan kepada balon perseorangan adalah merupakan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan berdomisili di kabupaten/kota tersebut.

Sementara, masyarakat yang tidak boleh memberikan dukungan, seperti anggota TNI, Polri, ASN, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pihak penyelenggara pemilu lainnya. (ndi)