Baleg DPRD KLU Enggan Bahas Prolegda

Tanjung (Suara NTB) – Sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), masih mempersoalkan mekanisme penyempurnaan APBD Perubahan 2016. Meski dokumen anggaran perubahan itu sudah dikembalikan lagi ke Gubernur usai disempurnakan, namun mekanisme penyempurnaan yang tidak melalui rapat Paripurna DPRD membuat kalangan Banggar kecewa. Dampak dari itu, merembet kepada keengganan Badan Legislatif (Baleg) DPRD KLU membahas program legislasi daerah (Prolegda) 2017.

Ketua Baleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. M.Si., Senin (7/11) mengakui jika dirinya dipanggil oleh dua Pimpinan DPRD KLU, masing-masing Djekat Demung dan Sudirsah Sujanto. Kedua Wakil Ketua DPRD KLU, diklaim Zarkasi, mempertanyakan tidak ada langkah kongkret dari unsur di alat kelengkapan (Baleg) DPRD itu untuk memulai membahas Prolegda.

Iklan

“Barusan ini saya dipanggil oleh kedua Wakil Ketua DPRD. Saya katakan ke mereka, saya bukan tidak mau bahas. Tetapi yang harus disadari bersama, bahwa APBD P 2016 kita masih bermasalah,” tegas Zarkasi.

Politisi PKPI KLU ini menjelaskan, ia masih belum bisa menerima keputusan unsur Pimpinan DPRD dalam proses penyempurnaan APBD Perubahan 2016. Terutama, menyangkut anggaran Silpa Rp 3 miliar yang belakangan masuk ke APBDP.

Sebagaimana dana tersebut muncul belakangan dan masuk ke dalam postur APBDP, maka sedianya dana itu harus dibahas oleh Banggar dalam sidang Paripurna. Demikian pula terhadap alokasi dana tersebut yang di-accress ke Dinas Dikbudpora KLU, seluruhnya harus melalui prosedur pembahasan yang sah.

Menurut Zarkasi, hal ini janggal karena sebagian Anggota Banggar justru tidak tahu adanya persetujuan yang dibuat Pimpinan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Bahkan, pelaksanaan penyempurnaan terkesan dipaksakan dengan pemilihan waktu pada Jumat malam.

“Pokoknya saya tegaskan ke mereka, harus diperjelas dulu yang Rp 3 miliar itu baru saya mau adakan rapat (Prolegda). Karena pembahasan alokasi dana Rp 3 miliar itu harus dilakukan antara TAPD, Banggar dan melibatkan Dikpora,” tegasnya lagi.

  Mangkrak, Proyek Penyulingan Air di Langgudu

Diakuinya, bahwa pekan kemarin alat kelengkapan Baleg DPRD KLU sedianya sudah mulai membahas Prolegda 2017. Namun ia sengaja “cuek” terhadap persoalan itu, disamping adanya penyebab lain yakni berubah-ubahnya penjadwalan rapat yang disusun Badan Musyawarah (Bamus).

“Untuk merancang Prolegda 2017, harusnya dari sekarang sudah dimulai bahkan berproses. Tetapi bagaimana mungkin kita melangkah ke tahap lanjut, sedangkan tahap pembahasan APBD Perubahan ada yang tidak sesuai prosedur,” katanya.

Dikuatkan Anggota Banggar DPRD lain, Deby Arianto, dirinya tak mengakui adanya APBD Perubahan 2016 hasil penyempurnaan. Ia mengingat, pelaksanaan rapat penyempurnaan dilakukan terburu-buru dan tak mengenal kompromi. Bahkan, untuk undangan rapat saja, dilayangkan melalui pemberitahuan SMS.

“Malam saat rapat itu saya dihubungi, kendala ketika itu turun hujan, mobil sedang tidak ada di tempat. Saya sengaja tak hadir sebagai bentuk penolakan APBD P, karena dana Rp 3 miliar itu juga sudah kita pertanyakan sejak awal tetapi tak ada jawaban pasti dari TAPD,” demikian Deby. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here