Bale Mediasi, Sarana Mediasi Para Pencari Keadilan

H. Umar Said (Suara NTB/dok)

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM.

(Ketua STIE AMM)

Iklan

Membaca salah satu berita dari harian Suara NTB, Selasa, 30 November 2021 yang lalu, dengan judul “Gugatan Perdata Sebaiknya Diselesaikan di Bale Mediasi”, Kami kira hal ini sangat didukung oleh setiap anggota masyarakat yang sedang mencari suatu keadilan.

Kalau kita bayangkan setiap perkara perdata/pidana yang telah melalui jalur hukum melalui Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya ke Mahkamah Agung tidak jarang kasus tersebut dapat dituntaskan dalam kurun waktu ± satu tahun, mengingat tumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya lembaga Bale Mediasi, maka telah memberi harapan bahwa sistem peradilan akan lebih cepat dan murah.

Hanya saja perlu mendapat perhatian, mungkin karena lembaga mediasi dibangun dengan keputusan MA RI yang diberikan kewenangannya dalam hal mediasi, sehingga para pencari keadilan masih belum merasa puas.

Mediasi/musyawarah mufakat sebenarnya juga dapat dilakukan di tingkat desa/lurah, kecamatan, dan sebagainya karena lembaga ini sudah diatur secara formal hingga memiliki kapasitas wewenang mediasi. Mungkin sebaiknya dimohonkan legalitas ke MA RI, agar hasil mediasi atas suatu kasus tidak dilakukan lagi di tingkat pengadilan. Sebab setiap perkara yang masuk di badan peradilan didahului dengan mediasi dan waktu mediasi di pengadilan juga membutuhkan waktu panjang.

Hal ini tidak dilakukan Bale Mediasi Mataram, NTB saja, tetapi tentu untuk seluruh Bale Mediasi se-Indonesia, sehingga diperlukan kesepakatan Bale Mediasi setiap provinsi dan hasil kesepakatan inilah yang dimohonkan ke MA RI.

Nampak yang ada sekarang, Bale Mediasi belum memiliki kekuatan memaksa atau eksekutorial, sehingga para pencari keadilan sering tidak menempuh jalur Bale Mediasi. Kami hanya berpendapat bahwa baik Pengadilan, Kejaksaan, dan sebagainya telah terikat dengan aturannya masing-masing, sehingga apabila beberapa kewenangan kita alihkan ke Bale Mediasi kami rasa tidak mungkin. Karena semua badan/instansi yang ada di daerah telah dilengkapi dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal yang lain pula bisa diusulkan melalui Bale Mediasi bersama-sama dengan seluruh provinsi di Indonesia ke MA RI, yaitu setiap perkara perdata harus melalui Bale Mediasi dengan sanksi bahwa tanpa melalui Bale Mediasi tidak boleh diterima Pengadilan Negeri. Sebab saat ini Bale Mediasi hanya mengutamakan kesepakatan saja antara pihak-pihak berperkara, tidak merupakan keadilan yang hakiki. Sebab Bale Mediasi hanya mewujudkan kesepakatan tidak dilandasi pada penelitian barang bukti asli seperti persyaratan yang dilakukan oleh peradilan yang telah diatur dalam undang-undang.

Demikian pula selain sanksi yang kami sebut di atas, mungkin adanya kesepahaman dari Pemerintah Pusat sebagai suatu contoh, apabila ada di antara subyek atau Pemerintah Daerah yang tidak mau tunduk dengan kewenangan Bale Mediasi semestinya mendapat teguran seperti halnya dalam sengketa tanah/lahan tempat berdirinya STIE AMM telah diupayakan untuk melakukan mediasi melalui Bale Mediasi provinsi NTB. Dengan menyampaikan permohonan melalui surat tanggal 1 Oktober 2020, dengan nomor 233/A.52/STIE AMM/X/2020.

Sehingga Bale Mediasi Provinsi NTB dengan suratnya No.11/BM-NTB/e/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 menyampaikan permohonan mediasi kepada yang terhormat Bupati Lombok Barat yang dilandasi ketentuan Pergub pertanggal 6 Oktober 2015 Nomor 38 tahun 2015, tentang Bale Mediasi; Perda Provinsi No.9 tahun 2018; dan peraturan MA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Cq. Bab VIII tentang perdamaian di luar pengadilan. Tetapi sayang pihak BPKAD (Bupati Lombok Barat) tidak menanggapi.

Oleh karena Bale Mediasi berwenang untuk mendamaikan di luar peradilan, Bale Mediasi juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Ketua STIE AMM dengan Bupati Lombok Barat. Dengan memperhatikan dasar-dasar berpijaknya Bale Mediasi Provinsi NTB, maka kiranya kurang tepat apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi permintaan mediasi. Dalam hal ini pihak BPKAD/ Bupati Lombok Barat tidak mengirim utusan untuk melakukan mediasi yang akhirnya tidak ada jalan lain untuk dilakukan oleh badan penyelenggara STIE AMM (P2LPTD) adalah mengajukan proses hukum melalui pengadilan PTUN dan PN Mataram.

Oleh karena itu, hal seperti ini perlu disepakati secara nasional sehingga lembaga mediasi mendapat pengakuan dari pencari keadilan. Jadi semua pendapat kami tersebut di atas harus dilakukan bersama-sama dengan badan mediasi di seluruh provinsi. (*)

Advertisement