Bakal Diramaikan Figur Baru, Pilkada Lobar Berpeluang Dimajukan Tahun 2022

Ketua KPU Lobar, Bambang Karyono., Pengurus Golkar, Chris Parangan, Mantan Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri.

Giri Menang (Suara NTB) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat (Lobar) berpeluang digelar lebih awal yakni tahun 2022 dari jadwal semula pada tahun 2023. Peluang itu akan terwujud jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi, ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam RUU tersebut, diwacanakan Pilkada akan kembali di gelar pada tahun 2022 untuk Pemilu kepala daerah Lokal yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota. Menurut Chris Parangan, politisi yang juga fungsionaris DPP partai Golkar, dengan adanya pembahasan RUU itu, maka Partai Politik (Parpol) harus sudah mulai bersiap menghadapi Pilkada, khususnya di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 nanti.

Iklan

“Potensi dimajukan Pilkada Lobar itu ada, makanya mulai sekarang Parpol harus siap-siap biar tidak kalah start nanti,” ungkap Chris.

Dengan adanya wacana ini, maka Parpol harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan figur yang layak menjadi calon yang nantinya akan diusung sebagai bupati dan wakil bupati. Menurutnya, sosok figur yang cocok dianggap untuk memimpin Kabupaten Lombok Barat dalam kondisi sat ini adalah sosok figur berlatar belakang birokrat , baik birokrat aktif maupun non-aktif.

Gelagat adanya potensi Pilkada akan digelar 2022 terlihat dari pergantian pengurus partai, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, baik melalui musyawarah daerah dan musyawarah wilayah. “Makanya sekarang, banyak partai yang Musda, untuk pergantian pengurus, sebagai persiapan menghadapi Pilkada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kalau sudah terbentuk semua kepengurusan di tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Lombok Barat, maka akan memudahkan Parpol dalam mengusung figur yang nantinya bakal diusung dalam perhelatan Pilkada.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat, Bambang Karyono mengatakan, saat ini rencana pelaksanaan pilkada pada tahun 2022, masih dibahas dan masih berstatus Rancangan Undang-undang. Jadi saat ini KPU Lobar masih menunggu RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang untuk memastikan Pilkada akan digelar tahun 2022 atau akan digelar pada tahun 2024.
“Kami masih menunggu putusan dari Jakarta, itu kan masih dalam rancangan undang-undang,” katanya.

Apapun keputusan dari pusat, KPU Lobar mengaku siap untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. “Kalau kami siap-siap saja untuk menyelenggarakan pemilu kalau sudah diputuskan undang-undang pemilu,” tegasnya.

Sementara itu, menurut mantan Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, dari pengalaman sebagai ketua KPU, kalau RUU Pemilukada yang sedang dibahas, diperkirakan sangat kecil kemungkinannya Pilkada akan dimajukan pada tahun 2022. “Saya melihat kecil kemungkinan akan maju, karena ini akan bisa mengubah rencana pelaksanaan Pemilu serentak 2024,” jelas dia.

Ditanya soal figur yang berpeluang bertarung di Pilkada Lobar nantinya, menurut pembina LKM Rinjani ini tidak akan diikuti oleh Calon Bupati petahana, lantaran masa jabatan untuk mencalonkan diri sudah habis. “Tidak adanya calon bupati petahana, membuka peluang untuk munculnya para calon-calon atau figur baru yang ingin menjadi orang nomor satu di Kabupatan Lombok Barat,” jelas dia.

Ia menilai bahwa Pilkada Lobar mendatang akan berlangsung seru, karena semua calon memiliki peluang yang sama untuk menang sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Namun tidak menutup kemungkinan juga, jika Wakil Bupati Lombok Barat yang sekarang, Hj Sumiatun maju sebagai calon bupati. Maka akan membuat atmosfer Pilkada nantinya akan berbeda. “Meksipun sekarang sebagai wakil bupati, ketika maju sebagai calon bupati, beliau itu tetap calon petahana,” tegasnya.

Suhaimi melihat, dalam setiap gelaran pemilihan, semua figur yang berasal dari berbagai kalangan memiliki potensi untuk maju, misalnya politisi,tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat, maupun kalangan penggusaha. Namun yang akan mendominasi para figur yang akan maju nantinya, masih dari kalangan politisi asli. “Yang paling berpotensi dan mendominasi adalah dari unsur politisi,” katanya.

Politisi tersebut, bisa berasal dari politisi yang sekarang sedang memegang kekuasaan di kursi parlemen di DPRD Lobar, atau bisa juga politisi yang tidak sedang memegang jabatan sebagai parlemen. Sebab dari beberapa nama yang ramai dibicarakan di Kabupaten Lombok Barat, nama-nama yang santer disebut seperti Hj Nurhidayah, yang sekarang Ketua DPRD Lobar; Hj Nurul Adha Wakil Ketua DPRD Lobar; Indra Jaya Usman, anggota DPRD Lobar; TGH Mahalli Fikri anggota DPRD Provinsi NTB; dan Nauvar Forqoni Farinduan, yang sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi NTB; termasuk juga Lalu Ismail, anggota DPRD Provinsi NTB.

“Nama-nama yang disebutkan ini, adalah mereka politisi yang boleh jadi memiliki kans politik di Pilkada Lobar mendatang,” tegas Suhaimi Syamsuri.

Namun tidak menutup kemungkinan, pada Pilkada mendatang akan muncul para calon yang berasal dari kalangan birokrasi, baik yang masih aktif atau pun pensiun. Karena bisa saja Sekda Lobar, atau kepala dinas yang sekarang sedang menjabat ingin maju sebagai calon.

Namun lebih spesifik, untuk geopolitik di Kabupaten Lombok Barat, perwakilan wilayah utara-selatan tidak terlalu berpengaruh, sepanjang figur tokoh yang diusulkan memiliki nilai jual di masyarakat. “Sekali lagi, politik itu ditentukan oleh seberapa besar nilai jual tokoh yang diusung oleh partai politik,” ungkap Suhaimi Syamsuri. (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional