Bahas Lahan Sirkuit MotoGP, Kabinda dan Tokoh Adat Gelar Musyawarah

Kabinda NTB, didampingi tokoh adat, tokoh masyarakat, pemilik tanah dan pihak ITDC.

 

Persoalan lahan di Kuta, Lombok Tengah untuk sirkuit MotoGP yang belum tuntas dimusyawarahkan oleh pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ITDC dan Kabinda NTB, kemarin di kediaman HL Putria, tokoh masyarakat Lombok Tengah. Kabinda NTB, Ir Wahyudi mengharapkan agar para pemilik membuat matriks masing-masing satu tuntutan.

Iklan

Matriks tersebut dengan membuat daftar nama dan tabel nama objek dan tuntutan. Misalkan ada 50 orang terdaftar pemilik maka 50 ini akan diselesaikan satu per satu. Sementara yang lain di luar 50 tidak perlu ikut campur dan mohon minggir demi adat dan budaya Sasak yang dijunjung tinggi

Tujuannya agar lebih fokus dan menghindari  provokasi dari pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini disambut baik para peserta musyawarah yang dimediasi oleh Laskar Sasak.

Di awal pertemuan Kabinda mengingatkan pentingnya adat budaya yang telah mengakar. Karena harus diwaspadai desain asing untuk terus menciptakan konflik di tengah masyarakat Indonesia.

Bagi salah seorang pemilik tanah, selama tidak dibayar tanah yang dimilikinya dia tak akan pernah mengosongkan lahannya. ‘’Biar bagaimana pun tetap akan saya pertahankan selama belum dibayar,’’ tegas Lalu Arifin Tomi.

Kabinda menyatakan, persoalan tanah Kuta ini bisa diselesaikan dengan baik. ‘’Jangan sampai ada yang meninggal, ada yang sakit saja kita ikut sakit merasakannya,’’ tandasnya.

Semua aspirasi dan masukan dari pemilik tanah, dicatat dan diakomodir termasuk beberapa hal yang menyangkut solusi. Karena hal tersebut akan dilaporkan ke Kabin dan Presiden RI, Joko Widodo.

Datu Sile Dendeng, Miq Putria mengharapkan pembahasan tanah Kuta ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal. Apalagi Putrie sudah hapal di luar kepala persoalan tanah Kuta termasuk untuk MotoGP yang mendunia itu. ‘’Jadi tidak perlu ada demo lagi, kita selesaikan dengan dialog,’’ tegasnya.

Ketua Laskar Sasak, Lalu Tahar juga menggarisbawahi pertemuan atau musyawarah ini merupakan salah satu bentuk mediasi untuk mencari solusi terbaik. Sehingga tujuannya untuk masyarakat adil dan makmur bisa segera tercapai. ‘’Jangan sampai kasus ini terkatung- katung,’’ harapnya.

Pada intinya Laskar Sasak mengharapkan ada win-win solution, persoalan tanah Kuta. ‘’Supaya pelaksanaan pembangunan dan event  berjalan mulus dan tentunya tidak merugikan masyarakat,’’ jelasnya.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 Wita berlangsung penuh keakraban, meski soal tuntutan sempat menghangat, akhirnya mencair dan diakhiri dengan foto bersama. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan. Tampak Kabinda tampil dengan baju adat Sasak dan tidak ada jarak psikologis dengan peserta musyawarah. (*)