Bahas Anggaran, TAPD NTB Lakukan Pemetaan

Zainul Islam (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelar rapat tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2019 membahas defisit anggaran dalam RAPBD Perubahan 2019. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang memetakan belanja-belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum atau kurang prioritas.

Selanjutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas tahun 2019 ini. Sekretaris TAPD NTB, H. Zainul Islam mengatakan belum ada pemangkasan anggaran OPD. Ia mengatakan masih dilakukan pemetaan di seluruh OPD.

Iklan

‘’Ada semacam penataan kembali program-program. Mungkin yang belum prioritas, diarahkan untuk yang lebih prioritas. Kan masih ada enam bulan anggaran 2019,’’ kata Zainul dikonfirmasi usai rapat tertutup di Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2019 siang.

Zainul mengatakan, rencana pemangkasan atau rasionalisasi anggaran dalam RAPBD Perubahan 2019 masih dibahas internal. Ia juga mengatakan, sebenarnya bukan terjadi defisit anggaran. Ia menjelaskan ada beberapa belanja yang salah penempatan dan dikembalikan ke posisi awal.

‘’Seperti belanja DAK tak boleh diapa-apakan, harus disesuaikan dengan penggunaannya. Tapi itu  masih masuk ke dalam belanja rutin,’’ terangnya.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, Zainul mengatakan hanya dilakukan di beberapa OPD. Artinya, tidak semua OPD kena pemangkasan anggaran.

‘’Tapi belum ada pemangkasan. Kita masih pemetaan, kita memperbaiki dulu. Mana yang lebih prioritas, kita arahkan ke sana. Ini kan persiapan APBD Perubahan. Semua jenis belanja akan dipertimbangkan kembali,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi, M. Si  membenarkan APBD Perubahan 2019 akan mengalami defisit seratusan miliar rupiah. Tetapi tak disebutkan angka pastinya. Untuk menambal atau menutupi kekurangan penerimaan dalam APBD Perubahan tersebut, TAPD akan melakukan rasionalisasi belanja yang dianggap kurang perlu. Artinya, Pemprov akan berhemat.

“Menambalnya (kekurangan penerimaan), pertama dengan berhemat. Kedua, bekerja keras supaya pendapatan tidak hanya mencapai target. Tetapi melampaui target,” ujarnya.

Tentunya, kata Iswandi yang namanya berhemat akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian belanja di OPD. Penyesuaian belanja tersebut akan tetap melihat target-target pembangunan yang sudah direncanakan.

‘’Tentu namanya berhemat, dalam perjalanan ada yang direncanakan belum, ada penesuaian biasa. Jadi perencanaan itu tak sekaligus diawal selesai, tapi dinamis. Insya Allah dengan tetap mempertahankan target-target yang sudah ditetapkan,” tandasnya.

Rencananya pembahasan APBD Perubahan dan APBD murni 2020 akan dilakukan secara paralel. Pasalnya, akan terjadi pergantian anggota DPRD NTB. Untuk mengantisipasinya, maka akan diupayakan pembahasan APBD Perubahan dan APBD murni dapat diselesaikan tepat waktu.

Untuk penyerahan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan APBD Murni 2020 ke DPRD direncanakan dalam waktu dekat. TAPD sedang bekerja siang dan malam untuk menyiapkannya.

‘’Jadwal sudah ada (penyerahan KUA PPAS). Tapi kita sedang bekerja. Mudah-mudahan bisa cepat, untuk APBD Perubahan mungkin satu atau dua hari ini final KUA PPAS. Mungkin dilanjutkan, paralel dengan APBD Murni 2020,’’ katanya.

Diketahui, APBD murni 2019 ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun lebih. Jumlah pendapatan pada APBD Murni  2019 ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. Terdiri dari PAD sebesar Rp1,6 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,4 triliun, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,3miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. (nas)