Bagikan Beras Aspirasi, Dewan KLU Jadi Sorotan Bawaslu

Ilustrasi (Beras)

Tanjung (Suara NTB) – Dana aspirasi yang dibelanjakan dalam bentuk beras pada prinsipnya mendukung stabilitas ketahanan pangan masyarakat. Namun disayangkan, anggota Dewan bertindak sendiri membagikan beras dari aspirasi masyarakat tersebut. Pembagian beras itu pun menuai polemik, tidak hanya di internal anggota dewan Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetapi juga menjadi sorotan Bawaslu Lombok Utara.

Salah satu anggota Dewan yang diketahui membagikan sendiri beras dari dana aspirasi tersebut adalah, Artadi, S.Sos. Anggota Fraksi Merah Putih (Partai Gerindra) yang juga Anggota Komisi III DPRD KLU itu, diketahui membagikan beras langsung ke masyarakat. Pembagian beras itu dilakukan pada hari libur, yakni Minggu, 30 Desember 2018. Warga yang disasar adalah konstituennya.

Iklan

Tindakan itu lantas menuai kritik di internal dewan KLU. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu Lombok Utara mempertanyakan kebenaran maupun regulasi di DPRD yang membenarkan Dewan membagi sendiri beras aspirasi pascagempa.

Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Senin, 31 Desember 2018  meminta kejelasan kepada Dewan KLU perihal nama dewan yang akan membagikan beras dari dana aspirasi berikut volumenya. Ia khawatir beras itu disalahgunakan untuk kepentingan kampanye, mengingat dewan KLU merupakan caleg 2019.

“Mohon info dewan yang ada aspirasi beras dari APBD murni yang mau dibagikan akhir tahun ini. Siapa saja?,” kata Adi.

Ia meminta agar anggota dewan yang memiliki dana aspirasi untuk pengadaan beras pascagempa dikoordinasikan dengan Bawaslu. Pihaknya tidak menginginkan, lembaga pemantau Pemilu nanti menjadi bulan-bulanan masyarakat atau disalahkan sebagai pengawas karena tidak menjalankan fungsinya.

“Kita tanya, apakah itu (beras) benar dari aspirasi atau tidak. Kalau benar biar kami stop penyalurannya dilakukan oleh dewan. Biar itu menjadi urusan SKPD yang bersangkutan. Tapi kalau itu bukan aspirasi, maka ada indikasi money politics, biar saya tangkap,” tegas Adi.

Adi tak menyangkal mendapat informasi bahwa di salah satu dewan yang nyaleg, beras yang dibagikan adalah beras aspirasi yang akan diberikan ke masyarakat. Menurut aturan di UU Pemilu sendiri, banyak dibahas berkaitan dengan praktik bagi-bagi sembako oleh caleg. Rata-rata caleg mendapat hukuman penjara lantaran bagi-bagi sembako tersebut.

“Kami dapatkan info banyak, berkaitan dengan beras ini, sehingga saya menanyakan siapa saja yang dapat beras itu. Dan saya tanyakan apakah harus dewan yang membagikan? Makanya saya tanya aturan maen di aspirasi, apalagi sekarang ini tahun politik, jangan sampai (dewan) sambilan,” tegasnya.

Untuk diketahui, setidaknya ada 5 anggota DPRD KLU yang mengusulkan pengadaan beras dari “jatah” dana aspirasi. Mereka antara lain, Artadi dengan nilai Rp 150 juta, Sudirsah Sujanto senilai Rp 150 juta, L. M. Zaki sebesar 100 juta, Abdul Gani dengan nominal Rp 55 juta, serta Meorit Arianto mengalokasikan 2 paket untuk 2 lokasi berbeda, masing-masing dengan nilai Rp 190 juta dan Rp 130 juta.

Referensi yang dihimpun koran ini, aksi bagi-bagi beras oleh anggota dewan tidak sesuai dengan konteks kebencanaan. Bahwa, tingkat konsumsi harian masyarakat untuk beras sebesar 400 gram sehari. Artinya jika dalam 1 KK terdapat 5 orang, maka KK tersebut berhak memperoleh 2 kg sehari. Atau 800 gram sehari jika di 1 KK terdapat 2 orang. Gambaran angka konsumsi itu selanjutnya dijadikan tolok ukur lamanya jumlah hari konsumsi beras secara merata di satu lingkungan sasaran. Sayangnya, Dinsos KLU dalam hal ini tidak mengetahui bagaimana pola pembagian oleh Dewan kepada masyarakat.

“Harusnya memang Dinas yang membagikan, Dewan cukup memberi data sasaran by name by address. Kalau begini polanya, Dinas kesulitan bagaimana membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban),” kata salah satu ASN di Dinsos.

Terhadap praktik bagi-bagi beras Dewan itu, anggota DPRD KLU, Ardianto, SH., termasuk salah satu yang kontra persepsi. Ia menegaskan, di DPRD tidak mengenal istilah aspirasi dewan. Yang ada adalah aspirasi masyarakat yang diusulkan ke pemerintah melalui dewan.

Tugas dewan hanya nendorong dan mengusulkan aspirasi sesuai keinginan rakyat. Setelah itu direspons oleh pemerintah atau dinas terkait melalui APBD, maka sepenuhnya hak dan kewajiban SKPD untuk mengeksekusi.

“SKPD mengurus dan menyalurkan ke masyarakat penerima sesuai nama, dan tidak ada kewenangan serta campur tangan dewan apalagi bertanda tangan,” tegasnya.

Awanya ia tidak percaya adanya anggota  dewan yang menyalurkan sendiri beras  dari dana aspirasi. Sebab jika ada, maka ia mendukung dewan bersangkutan belum paham tupoksinya.

“Dari mana pun sumbernya baik aspirasi rakyat melalui dewan atau dianggarkan langsung oleh SKPD, apakah itu beras atau lainnya, tetap kewenangan SKPD menyalurkan langsung ke penerima,” cetusnya  lagi.

Sementara itu, Sudirsah Sujanto, selaku pengusul beras dari aspirasi masyarakat menegaskan, dirinya tidak terlibat membagikan beras secara langsung. Selaku Wakil Ketua Dewan, ia mengaku tak punya waktu. Lagi pula secara aturan, ia paham bahwa tugas eksekusi tidak berada di tangan dewan.

“Saya juga ada aspirasi beras di Dinas Sosial kemarin. Setelah di PHO oleh dinas terkait kemudian diserahkan ke pemerintah desa, dan langsung diterima oleh Kepala Desa di hadapan semua kepala dusun dan Ketua-ketua RT untuk didistribukan kepada warga by name by address yang sudah diserahkan ke dinas.”

Sementara salah satu anggota DPRD KLU Artadi yang dituding membagikan beras aspirasi masyarakat membenarkan dirinya membagikan langsung beras dari aspirasi masyarakat itu. Ia mengklaim dalam pembagiannya didampingi oleh dinas. “Selama dari pihak dinas yang dampingi pada saat penyerahan, saya pikir tidak masalah, yang penting masyarakat penerima betul-betul menerima,” ujarnya membela diri.

Selain dinas, Artadi juga mengklaim bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke Panwas. “Dinas kita minta ikut dampingi, dan Panwas sudah ke rumah juga,” kilahnya. (ari)