Bagi Hasil Pajak Ekspor Sektor Perikanan Sumbawa Minim

Ilustrasi pengolahan ikan hasil tangkap. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Ir. Zainal Abidin, M.Si mengakui, Kabupaten Sumbawa sejauh ini belum bisa menikmati secara optimal bagi hasil pajak dari ekspor sektor perikanan. Bagi hasil yang didapatkan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan komoditi yang ada.

“Jadi bagi hasil dari sektor perikanan Kabupaten Sumbawa hanya ada Rp 1,4 miliar per tahun. Sementara berdasarkan hitungan kita dari komoditi udang saja, rata-rata kita kan ada 40 ribu ton kita ini. Kita belum menikmati pajak ekspornya,” ujarnya kepada wartawan saat ditemuai di ruangannya, Jumat, 16 Oktober 2020.

Iklan

Kondisi ini karena Surat Keterangan Asal (SKA) bukan diterbitkan oleh Kabupaten Sumbawa. Tapi diterbitkan oleh daerah pengekspor yakni Surabaya dan Bali. Makanya pihaknya sedang mengkaji regulasi apakah SKA bisa diterbitkan oleh Kabupaten Sumbawa.  Sehingga  nantinya ada bagi hasil ekspornya ke Kabupaten.

“Sekarang SKA itu nggak kita terbitkan. Jadi ini yang ada dari bagi hasil sektor perikanan ini dari semuanya dari udang, ikan hias, hanya Rp 1,4 miliar per tahun. Artinya pajak yang diterima di pusat dihitung nanti oleh pusat itu, sehingga Sumbawa dapat bagi hasil sekian. Artinya dengan barang yang keluar itu sangat kecil. Dari udang saja berapa. Udang kalau kita hitung 40 ton per tahun itu berapa. Itu khusus dari udang saja. Belum kita bicara ikan hias. Ikan hias itu yang ekspor Bali, Jawa. Jadi kita ada retribusi saja,” terangnya.

Jika diterima secara maksimal, maka nilai bagi hasil akan jauh lebih besar. “Kemarin saya bicara dengan kelompok-kelompok petambak itu, kalau kita hitung misalnya sekarang gini kalau kita hitung Rp 3 ribu pajak per kilo pajak ekspor itu  berarti kalau kita menghasilkan 40 ribu ton per tahun, kita bisa menghasilkan di angka Rp 120 miliar,”  jelasnya.

Kendala utama saat ini, yakni ada pada regulasi. Kedua Sumbawa belum mempunyai pelabuhan ekspor impor dan importir. Sedangkan jika berbicara pelabuhan, untuk Pelabuhan Teluk Santong bisa jadi 3 atau empat tahun lagi. Tentunya pihaknya tidak akan menunggu selama itu. Makanya yang dibutuhkan sekarang meminta kejelasan di pemerintah pusat tentang pembagian hasil itu.

“Prinsip pajak ini dimana dia membuat polusi, akibat dari polusi atau akibat dari pencemaran lingkungan maka pajak timbul di situ. Nah yang rusak lingkungan karena tambak dan lain-lain kan Kabupaten Sumbawa sekarang. Sementara yang kita dapat itu tidak ada. Ya kita bersyukur sama penambak-penambak itu dia memang mengeluarkan dana CSR. Tapi CSR itu bagian dari keuntungan mereka. Mereka kelola langsung dia bagi langsung ke masyarakat. Tapi bagian dari pemerintah daerah sendiri itu yang sedang kita gali,” pungkas Zainal. (ind)