BA Mengaku Diperintah Atasan, Kepala Kemenag Lobar Siap Diklarifikasi

BA saat ditangkap Tim Sat Reskrim Polres Mataram Senin, 14 Januari 2019, sesaat setelah mengambil fee dari pengurus masjid yang menerima dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat (Lobar), H. Jaelani mengatakan siap dipanggil untuk diklarifikasi oleh aparat berwajib jika diperlukan keterangannya terkait dugaan pungli yang menjerat dua orang bawahannya. Pihak Kepolisian telah menetapkan dua tersangka dugaan pungli dana rehabilitasi masjid terdampak gempa.

‘’Tidak tahu nanti mungkin bisa jadi saya dimitai keterangan. Saya sangat siap memberikan keterangan,’’ kata Jaelani. Akan tetapi jika diperlukan keterangannya, ia siap diperiksa.

Iklan

Soal penetapan Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Lobar, MI sebagai tersangka ia mengaku belum mengetahuinya. ‘’Sebab  yang bersangkutan minta izin tidak masuk kantor saja,’’jelasnya. Lebih jauh soal oknum staf KUA Gunungsari yang terjaring OTT, setelah ia mengklarifikasi jajarannya ternyata memang benar yang bersangkutan staf di sana.

Ditanya lebih lanjut soal bantuan masjid tersebut, Jaelani mengaku bantuan ini ada di Kanwil Kemenag NTB. Baik berkas dan SK bantuan ini ada di Kanwil. Kemenag Lobar sendiri tidak pernah ditembuskan data penerima bantuan sehingga pihaknya tidak mengetahui berapa masjid yang memperoleh bantuan tersebut.

‘’Karena semua berkas bantuan ini ada di Kanwail NTB, makanya kita (Kemenag Lobar) tidak kena geledah. Karena tidak ada berkas sama sekali di sini,’’jelasnya. Diakui, masjid yang diusulkan memperoleh bantuan sangat banyak. Data ini diperoleh dari KUA.

Mengaku Diperintah Atasan

Sementara itu, tersangka BA melalui kuasa hukumnya Denny Nur Indra,  SH mengklarifikasi, bahwa segala tindak tanduk kliennya tidak lepas dari perintah atasannya.  ‘’Jadi dia memungut itu atas perintah atasannya. Klien saya tidak kerja sendiri, ‘’ jawab Denny kepada Suara NTB petang kemarin, namun enggan menyebut siapa atasan BA dimaksud.

Intimidasi yang dilakukan kepada pengurus masjid soal potongan pun bukan atas inisiatif kliennya, tapi atas kendali atasan dimaksud.

Di hadapan penyidik semua sudah disampaikan,  dengan harapan ditindaklanjuti.  Denny menganggap kliennya tidak bertanggung jawab sendiri, akan tetapi harus ada pihak lain yang turut diseret.

Mengenai uang pungli yang sudah mencapai Rp65 juta untuk total empat masjid,  tidak dinikmati sendiri oleh kliennya.  ‘’Setiap pungutan langsung dibagi dua. Jadi kalau dapat Rp10 juta, dibagi sama sama Rp5 juta,’’ ujarnya.

Diakui modus yang dijalankan, setelah uang ditransfer dari Kemenag langsung ditagih kepada pengurus masjid untuk diserahkan sesuai permintaan sebelumnya. Uang lantas dibagi bagi.

Kliennya kini dijerat dengan Pasal 12 e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (her/ars)